Bamsoet saat melantik anggota MPR RI pergantian antar waktu, MF Nurhuda dari Fraksi PKB, di komplek Majelis, Jakarta, Senin (5/4/21).
Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk ditunda. Kebijakan tersebut dinilai minim sosialisasi.
“Saran saya supaya tidak jadi pro kontra dihold dulu sambil dilakukan sosialisasi baru kemudian dilakukan kembali. Ya, jika memungkinkan ditunda dulu agar masyarakat memahami manfaat dan faedahnya,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
Politikus Golkar ini menilai saat ini seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Karenanya, kebijakan tersebut seharusnya dikaji ulang.
“Sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan kaji, dikaji kembali, karena dibutuhkan sekarang adalah upaya meningkatkan kemampuan daya beli, meningkatkan pendapatan masyarakat setiap rumah tangga bukan malah kemudian dipotong sehingga kemampuan mewujudkan kebutuhan riilnya menjadi hilang sebagian,” tegasnya.
Seminar Hari Konstitusi, Ketua MPR Ungkap MPR Rekomendasikan Usulan Amandemen UUD NRI 1945
"Ada kebutuhan 15 persen lebih dari rakyat kita yang belum memiliki rumah. Itulah makannya pemerintah membuat program pengadaan satu juta rumah kalau nggak salah, tapi memang antara cita-cita dan realita selalu ada gap apalagi sekarang timbul pro kontra soal Tapera," demikian Bamsoet menambahkan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo Bamsoet Tapera sosialisasi
