Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Kolaborasi harmonis antara guru, orang tua dan peserta didik dalam memajukan pendidikan nasional harus konsisten diwujudkan. Pemenuhan kompetensi dan pemerataan jumlah serta kesejahteraan guru harus menjadi perhatian.
"Tema Hari Guru tahun ini Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar harus dimaknai secara mendalam. Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dam Inklusif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/11).
Menurut Lestari, upaya mewujudkan kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor pendidikan harus ditempatkan dalam koridor perkembangan pendidikan global dengan merealisasikan pendidikan berkualitas dan inklusif.
Hari Solidaritas Palestina Internasional, HNW Ingatkan Utang PBB untuk Kemerdekaan Palestina
Sementara, Global Education Monitoring Report UNESCO 2023 mencatat sasaran implementasi teknologi dalam pendidikan di seluruh dunia diterapkan melalui pertimbangan relevansi, kesetaraan, skalabilitas dan keberlanjutan proses belajar.
Padahal, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan jumlah dan persebaran guru dan tenaga pengajar di tanah air, terdapat ketimpangan yang sangat signifikan.
Forum Tematik Bakohumas MPR, Indro Gutomo : MPR Optimalkan Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Publik
Saat ini, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, jika dievaluasi sesuai prasyarat kualitas pengajar terdapat tiga keahlian penting yang harus dimiliki yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis dan kompetensi sosial.
Berdasarkan kondisi tersebut, tegas Rerie, pendidikan berkualitas dan inklusif mesti ditunjang dengan kemampuan negara memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sehingga persoalan kompetensi guru maupun tuntutan lainnya dapat segera diatasi.
Gelar Forum Tematik Bakohumas, Siti Fauziah : Perlu Masukan Untuk Pengembangan Media Sosial MPR
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikburistek RI, Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa sejatinya arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Diakuinya, pemerintah sudah berupaya melakukan percepatan proses peningkatan kualitas guru melalui pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai dengan perjanjian kerja (ASN P3K) dan sejumlah program sertifikasi pendidik bagi para guru.
Jumlah guru saat ini, ungkap Nunuk, tercatat 2,8 juta orang dengan 1,5 juta guru di antaranya berstatus ASN.
Menurut Nunuk, hingga tahun ini ada penambahan sekitar 800 ribuan guru berstatus ASN P3K. Tahun depan diperkirakan ada tambahan sekitar 300 ribuan guru P3K. "Ini capaian yang menggembirakan," ujar Nunuk.
Sedangkan dari jumlah guru yang ada, tambah dia, saat ini tercatat 1,2 juta guru yang sudah sertifikasi. Nunuk mengungkapkan, Kemendikbud Ristek saat ini sedang merancang desain untuk mengakselerasi proses sertifikasi melalui upaya program sertifikasi untuk 100.000 guru setiap tahun.
Dengan proses akselerasi itu, Nunuk memperkirakan, pada 2028 ada tambahan 1,6 juta guru yang tersertifikasi.
Diakuinya saat ini sudah sekitar 80% institusi pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengunduh Program Merdeka Belajar.
Menurut Nunuk terjadi budaya belajar baru pada guru sehingga sudah mandiri lewat pemanfaatan sejumlah platform tersebut.
Sementara, tambah dia, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif, saat ini tercatat baru 4.721 guru pendidik khusus yang memiliki sertifikat.
Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan, sebenarnya pada APBN 2024 mendatang sudah ada peningkatan anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek sebesar Rp18 triliun, dari Rp81 triliun pada APBN 2023 menjadi Rp97, 9 triliun pada APBN 2024.
Namun, tegas Ratih, nilai tersebut terbilang kecil untuk anggaran pendidikan di Indonesia. Diakui Ratih, saat ini di DPR sedang berproses pembentukan Panja terkait alokasi anggaran pendidikan 20% APBN setidaknya 50% dari alokasi tersebut bisa dikelola langsung oleh Kemendikbudristek dan bisa dialokasikan untuk kepentingan persekolahan.
Selain itu, ungkap Ratih, berbagai tantangan yang cukup signifikan dihadapi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, antara lain terkait data jumlah guru yang tidak akurat sehingga berpotensi menimbulkan masalah.
Ratih berpendapat keberlanjutan karier guru yang sudah lama mengabdi di bidang pendidikan juga harus mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
Ratih juga sepakat bahwa mewujudkan pendidikan yang inklusif tidak semata ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, lebih dari juga harus menjangkau peserta didik yang memiliki keterbatasan finansial.
Selain itu, tambah dia, pendidikan inklusif membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mempermudah proses belajar mengajar.
Kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang terjadi antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, tegas Ratih, juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif.
Pemerintah, tegas dia, juga harus mau berinvestasi untuk sektor pendidikan nasional dalam bentuk peningkatkan kualitas para guru di tanah air.
Wartawan Media Indonesia Bidang Pendidikan, Indrastuti berpendapat 80% hasil pembelajaran ditentukan oleh bagaimana guru berperan dalam proses belajar mengajar.
Namun ironisnya, tegas Indrastuti, kesejahteraan guru kurang sepadan dengan beban yang harus dipikulnya untuk mendidik anak-anak kita.
Sebagai contoh, tambah dia, guru PAUD dan TK yang berperan penting memberi pembelajaran pertama untuk menanamkan dasar nilai-nilai budi pekerti terhadap anak, tetapi kesejahteraannya memprihatinkan.
Selain itu, ungkap Indrastuti, terkait proses peningkatan kualitas guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan juga harus mendapatkan perhatian.
Di kalangan guru penggerak, tambah dia, saat ini juga ada kecemasan terkait keberlanjutan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, bila pemerintahan berganti.
KEYWORD :Kinerja MPR Lestari Moerdijat Denpasar 12 Pendidikan Guru Merdeka Belajar
