Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah tidak terburu-buru menonaktifkan sejumlah PLTU untuk diganti dengan sumber energi hijau di saat pendanaan dari negara donor belum jelas.
Mulyanto ingatkan, Pemerintah jangan mau didikte negara asing apalagi sampai mengalokasikan APBN untuk melaksanakan program pensiun dini PLTU ini.
"Kita berharap negara maju/donor yang berjanji membantu suntik mati (early retirement) PLTU melalui skema JETP (just energy transition partnership), tentang pendanaan murah, dapat menepati komitmennya,” katanya kepada wartawan, Sabtu (21/10).
Kendati begitu, sampai hari ini komitmen tersebut tidak kunjung diwujudkan, bahkan wacana yang berkembang adalah perubahan dari skema pendanaan murah menjadi skema dengan bunga komersil.
“Artinya, kita tidak dapat mengharapkan komitmen bantuan dari negara donor tersebut. Mungkin mereka juga masih sibuk mengurusi urusan domestik mereka masing-masing," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, Pemerintah jangan sesumbar menggunakan sumber APBN untuk mendanai pensiun dini PLTU, apalagi untuk PLTU milik swasta karena akan memberatkan keuangan negara.
"Kalau negara maju saja tidak berkomitmen dalam program energi hijau dan dukungan pendanaan yang mereka janjikan, kenapa kita mau saja didikte untuk memensiunkan dini PLTU yang masih ekonomis. Kita harus mengevaluasi secara sungguh-sungguh program suntik mati PLTU tersebut, jangan sampai merugikan kepentingan nasional,” tegas Mulyanto.
“Kita tidak ingin APBN kita yang langka ini digelontorkan untuk menghapus aset PLTU yang masih bernilai. Banyak pos-pos pembangunan lain yang membutuhkan alokasi prioritas pendanaan APBN, baik terkait sektor pendidikan, kesehatan maupun pangan," sambungnya.
Mulyanto menambahkan penggunaan APBN untuk suntik mati PLTU ini bukanlah program yang layak untuk mendapat prioritas alokasi.
"Kita tunda pun tidak ada masalah," katanya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto PLTU APBN
