Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Foto: Dok. Kemdikbudristek)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi X DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tahun anggaran 2024 sebesar Rp97.701.768.771.000. Angka ini mengalami peningkatan Rp17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari dana tersebut terdapat anggaran sebesar Rp68.466.463.999.000 untuk membiayai pendanaan wajib sebesar Rp45,02 triliun, dan pembiayaan program prioritas lainnya sebesar Rp23,44 triliun.
Pendanaan wajib akan digunakan untuk berbagai program, yakni: Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 18,5 juta siswa dengan nilai anggaran Rp13,4 triliun; Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk 964.946 mahasiswa sebesar Rp13,9 triliun; Aneka tunjangan 343.118 guru nonPNS senilai Rp8 triliun.
Dan, tunjangan profesi dosen dan guru bantu nonPNS sebanyak 67.082 orang dengan nilai anggaran Rp2,2 triliun; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi untuk 125 lembaga sebesar Rp7,2 triliun.
Berikutnya, untuk program prioritas lainnya yakni sebesar Rp23,44 triliun mencakup biaya pengembangan untuk platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa berbagai masukan dari Komisi X di antaranya tentang akselerasi PIP akan menjadi fokus anggaran Kemdikbudristek ke depan.
Selain itu, tahun depan menurut Nadiem menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai program layanan pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
"Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka," jelas Nadiem dalam siaran pers pada Sabtu (9/9).
Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan berpesan melalui anggaran tersebut, program prioritas yang berdampak terhadap pemecahan masalah yang terjadi di Indonesia seperti kekeringan yang memicu krisis pangan, dapat lebih diutamakan implementasinya.
"Selain itu, agar lebih banyak kualitas SDM, produk maupun jasa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kebermanfaatannya semakin luas bagi masyarakat kita," ujar Putra.
KEYWORD :Pagu Anggaran Kemdikbudristek DPR RI
