Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe dalam kontestasi pemilu 2024 dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, sebagai sesuatu yang tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi.
Presiden, kata Mulyanto, seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat.
“Presiden cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jujur dan adil (jurdil),” terang dia kepada wartawan, Selasa (30/5).
Mulyanto menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, presiden seharusnya menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.
"Kalau Presiden cawe-cawe terlalu jauh sama saja mengkhianati demokrasi. Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," tegasnya.
Pemerintah Terus Tingkatkan Kompetensi Ahli K3
Anggota Komisi VII DPR RI ini melihat Presiden panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat. Sementara Anies Baswedan diyakini Jokowi merupakan figur capres yang tidak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program yang sedang dijalankan.
“Karena itu, untuk mengamankan program yang sudah dijalankan Presiden merasa perlu cawe-cawe mendukung capres selain Anies Baswedan,” terangnya.
Pastikan Kesiapan PENAS XVI di Sumbar, Mentan SYL Minta Konsolidasi Ancaman Krisis Pangan
Legislator Dapil Banten III ini menilai, campur tangan kekuasaan dalam urusan pemilu sudah terlampau jauh. Bahkan cenderung norak dan memalukan. Hal tersebut ditandai dengan adanya mobilisasi seluruh lembaga negara untuk mendukung sekaligus menjegal salah satu kontestan pemilu. Di antaranya melalui MK dan MA.
"Kita menginginkan publik partisipatif terhadap demokrasi yang berlangsung. Mereka kan subyek bukan sekedar obyek demokrasi. Kita menginginkan Indonesia sebagai negara demokrasi benar-benar dapat mengelola aspirasi publik ini dengan baik. Kita tidak ingin demokrasi yang menutup aspirasi dan partisipasi publik dan mengokohkan sosok partai yang otoriter dan berkarakter dinasti," demikian kata Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Anies Baswedan capres Jokowi cawe-cawe
