Anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak pemerintah melakukan pengendalian terkait tarif moda transportasi baik angkutan darat, angkutan kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan para pemudik.
Sebab, menurutnya, mudik merupakan jadwal tahunan yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Sehingga, pemerintah harus hadir dalam situasi seperti saat ini.
“Harga tiket ini menjadi persoalan bagi keluarga-keluarga yang ingin mudik tapi ekonominya sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya, Pemerintah menurut saya harus hadir dalam situasi ini,” tegas Eem saat mengikuti kunjungan kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan kesiapan infrastruktur dan transportasi untuk mendukung penyelenggaraan mudik lebaran 2023/1444 H di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4).
DPR Apresiasi Polri Atur Arus Mudik Lebaran 2023
Ia menegaskan Pemerintah harus mencarikan jalan keluar. Negara, tambahnya, harus hadir dalam situasi seperti ini. Karena itu, ia meminta pemerintah mencermati betul soal tiket, baik transportasi darat, laut, maupun udara. “Termasuk kereta api, karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Menurut Neng Eem, kereta api merupakan moda yang banyak mendapatkan kewenangan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO). Sehingga, seharusnya tidak menaikkan harga tiket saat momen lebaran.
“Saat mudik angkutan penuh, tidak mungkin rugi. Saya kira jika ketika harga normal tidak rugi. Saya harap penyedia jasa transportasi tidak menaikan haraga melebihi batas. Terlebih kereta api tugas utamanya adaah PSO. Jangan sampai harganya melebihi batas atas,” tutupnya.
Komisi V DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz Arus Mudik Lebaran Harga Tiket Mudik
