Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, Ali Tanjung. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat angkat bicara terkait adanya dugaan oknum kadernya yang mengancam Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumatera Barat (Sumbar).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, Ali Tanjung mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti dan memproses dugaan pelanggaran anggotanya itu.
“Sudah diproses dan dan ditindaklanjuti ke DPD,” ucap Ali, dalam keterangan resminya, Senin (6/3).
Ali memastikan, Fraksi Partai Demokrat Sumbar tidak akan membiarkan anggotanya yang telah melanggar aturan dan mencoreng partai.
“Fraksi sudah melayangkan surat peringatan kepada yang diduga mengancam salah satu pejabat Pemrov Sumbar. Pastinya, sesuai dengan proses dan aturan kita, sudah dibuatkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan,” terangnya.
Menurut dia, proses prosedur sudah dilakukan dari surat peringatan dan pemanggilan terhadap bersangkutan. Langkah selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPD Partai Demokrat.
Kata Ali, ada beberapa pelanggaran dan aturan dari Fraksi Partai Demokrat yang tidak digubris oknum tersebut. Bahkan sanksi diberikan bukan hanya terkait dugaan pengancaman terhadap Kabid Tanaman Pangan, tapi juga ada beberapa tindakan lain.
Ibas Harap Pers Kritis Bermartabat
"Ada tiga persoalan terkait sanksi ini yaitu persoalan keberpihakan yang bersangkutan terhadap koperasi SMR, yang dia juga menjadi anggota koperasi itu sehingga terjadi conflict of interest," jelas Ali.
Sayangnya, surat undangan rapat klarifikasi yang dilayangkan Fraksi diabaikan oknum tersebut. Bahkan informasi yang di dapat bahwa yang bersangkutan sudah pindah partai, sehingga berani menyampaikan tidak nyaleg lagi di Partai Demokrat.
Kata Ali, yang dilanggar oknum tersebut yaitu permintaan fraksi untuk mundur dari anggota koperasi itu, namun hal itu belum dilaksanakan. Selain itu, terkait pernyataan di media massa terhadap dukungan dibangunnya hotel di kawasan Gedung Budaya Sumbar yang bermasalah.
"Kemudian soal kasus dugaan pengancaman ini, kita sudah minta beliau untuk mengklarifikasinya tapi belum dilaksanakan," jelas Ali.
Untuk itu langkah selanjutnya fraksi menyerahkan kepada pimpinan DPD. “Kita sudah sesuai prosedur, jadi kita serahkan kepada DPD khususnya Ketua DPD untuk menindaklanjutinya. Karena itu kewenangan beliau untuk mengambil tindakan tegas," ujarnya.
KEYWORD :
Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat Ali Tanjung pengancaman
