Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memverifikasi dan menelaah terkait laporan kasus dugaan suap Ismail Bolong kepada petinggi Polri terkait tambang ilegal.
"Setiap penanganan perkara oleh KPK pasti diawali dari laporan masyarakat. Itu yang penting begitu ya, kami juga mendapatkan konfirmasi terkiat dengan itu dan kami cek, misalnya, pihak tertentu dilaporkan ke KPK, tapi nyatanya belum ada gitu ya. Sehingga pintu masuk KPK untuk melakukan verifikasi, telaah, pengayaan informasi, itu dibutuhkan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Ali juga mengatakan KPK memerlukan peran masyarakat dalam mengusut kasus ini. Dia meminta masyarakat segera melaporkannya kepada KPK jika memang terdapat tindak pidana korupsi.
"Oleh karena itu, silahkan kami mengajak masyarakat bila kemudian menemukan dugaan tindak pidana korupsi, laporkan pada KPK pasti akan kami tindaklanjuti dengan verifikasi telaahan proses administratifnya," katanya.
"Ini perlu kami sampaikan ya, ketika melaporkan dengan data awal, kemudian uraian fakta dugaan tindak pidananya, itu aja cukup. Sehingga KPK akan proaktif melakukan pengayaan pada informasi awal itu," tambahnya.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK
Sebelumnya, pada Kamis (2/2) lalu Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) mendesak KPK agar mengusut dugaan suap Ismail Bolong. Orasi demonstrasi dilakukan di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Kedatangan kami hari ini sebagai bagian dari kelanjutan aksi sebelumnya yang menuntut agar KPK tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini," kata Ketua PPK Dendi Budiman.
Diperiksa KPK 3 Jam, Bos Maspion Group Bungkam
Dendi menyinggung kasus ini merugikan banyak hal, bukan hanya ekonomi tapi juga lingkungan. Lagipula, praktik suap tambang sering terjadi dan bukan barang baru.
Karenanya KPK didesak mengusut kasus suap yang diduga diberikan Aiptu Ismail Bolong ke sejumlah petinggi Polri termasuk Agus Andrianto. "Ada kerugian yang tidak bisa dihitung yaitu kerusakan alam dan lingkungan," tegasnya.
"Bayangkan untuk kepuasan hasrat pejabat yang korup lingkungan dan masyarakat sekitar yang jadi korbannya," sambung Dendi.
PPK mengaku siap menggelar aksi besar-besaran jika kasus suap itu tak segera diusut. "Tidak hanya di KPK, kami juga aka menggelar aksi di Mabes Polri," ujar Dendi.
KEYWORD :KPK Tambang Ilegal Ismail Bolong Kabareskrim Agus andrianto
