Presiden Joko Widodo didampingi Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3).
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, pemerintah akan mengumkan hasil pengukuran prevalensi stunting di seluruh Indonesia berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Hasil survei ini diumumkan pada Rapat Kerja Nasional membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023 yang akan dibuka secara langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kesehatan. Hasil survei SSGI tahun 2022 sudah selesai. Pak Menteri yang minta BKKBN menentukan waktu pengumumannya. Jadi, rencana pengumuman tanggal 25 Januari bareng dengan Rakernas," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo di Jakarta, Selasa siang (24/01).
Pada Rakernas ini, Presiden Jokowi akan memberikan pengarahan kepada sekitar 2.637 peserta dari kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan walikota, tim percepatan penurunan stunting pusat dan daerah, serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional.
"Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi BKKBN karena Bapak Presiden Jokowi berkenan hadir dan membuka Rakernas ini," ungkap mantan bupati Kulon Progo itu.
Dijelaskan Hasto, Rakernas kali ini akan membahas evaluasi dan strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Rakernas juga akan membicarakan evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting tahun 2023.
"Keluarga-keluarga saat ini menghadapi banyak tantangan. Disrupsi informasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Kita juga harus menyiapkan generasi untuk meraih Bonus Demografi dan mengisi Indonesia Emas 2045," kata Hasto.
Pelaksanaan survei SSGI 2022
Pelaksanaan survei SSGI 2022 telah dimulai sejak 8 Juni 2022 dan hasilnya akan diumumkan bersamaan Rakernas di BKKBN. Dibanding SSGI 2021, ada perbaikan pelaksanaan SSGI 2022 meliputi penambahan jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang memiliki balita.
Perbaikan itu berupa penambahan dua kali lipat jumlah sampel dibanding pelaksaan SSGI tahun 2021. Pada SSGI 2022, jumlah blok sensus 34.500. Sedangkan pada SSGI 2021 menggunakan 15.000 blok sensus.
Sampel jumlah rumah tangga yang memiliki balita juga bertambah dua kali lipat pada SSGI 2022 menjadi 345.000 dari tahun 2021 yang sebanyak 150.000.
Berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4 persen. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20 persen.
Melalui upaya percepatan penurunan stunting, Presiden Jokowi menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024. Berdasarkan SSGI 2021, terdapat 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.
Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30 persen, Kalimantan Barat 29,8 persen.
Selanjutnya Jawa Barat 24,5 persen, Jawa Timur 23,5 persen, Jawa Tengah 20,9 persen, Sumatera Utara 25,8 persen, dan Banten 24,5 persen.
Tiga metode pengukuran stunting di Indonesia
Ketiga metode pengukuran stunting itu adalah SSGI, Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketiga alat pengukuran stunting tersebut memiliki metode yang berbeda. Karena itu penggunaan ketiga metode tersebut akan melengkapi pengukuran prevalensi stunting untuk mencapai target SSGI pada 2024 sebesar 14 persen.
KEYWORD :Survei SSGI Tahun 2022 Pengukuran Prevalensi Stunting Joko Widodo BKKBN Hasto Wardoyo
