Warga Palestina telah menentang perintah Israel yang akan memaksa mereka mengungsi dari Masafer Yatta, di Tepi Barat yang diduduki (File: Mussa Qawasma/Reuters)
JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Keamanan Nasional sayap kanan baru Israel, Itamar Ben-Gvir telah menginstruksikan polisi untuk mencopot bendera Palestina dari ruang publik, menyebut simbol nasional Palestina sebagai tindakan "terorisme".
Hukum Israel tidak melarang bendera Palestina tetapi polisi dan tentara memiliki hak untuk mencopotnya jika mereka menganggap ada ancaman terhadap ketertiban umum.
Arahan hari Minggu dari Ben-Gvir, yang memimpin partai Kekuatan Yahudi ultranasionalis dalam pemerintahan sayap kanan baru Benjamin Netanyahu dan sebagai menteri keamanan nasional mengawasi polisi, tampaknya menandakan sikap garis keras dan tanpa kompromi terhadap ekspresi identitas Palestina dan kebebasan berbicara dan pro- demonstrasi Palestina.
Pengibaran bendera Palestina di Israel, dalam praktiknya, telah lama dilarang oleh otoritas Israel, dengan warga Palestina menganggap tindakan tersebut sebagai upaya untuk menekan identitas Palestina.
Perintah Ben-Gvir datang setelah protes massa anti-pemerintah di Tel Aviv pada hari Sabtu, di mana beberapa demonstran mengibarkan bendera Palestina.
MER-C: Hari Nakba Harus Jadi Jadi Libur Nasional
Para pengunjuk rasa menyebut pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang baru saja dilantik sebagai "fasis" dan mengadvokasi kesetaraan dan koeksistensi antara Palestina dan Israel.
Di akun Twitternya, Netanyahu pada hari Minggu mengatakan kehadiran bendera Palestina di protes Tel Aviv adalah "hasutan liar".
Arahan Ben-Gvir juga mengikuti pembebasan tahanan Palestina yang telah lama mengabdi, yang dihukum karena penculikan dan pembunuhan seorang tentara Israel pada tahun 1983, yang mengibarkan bendera Palestina saat menerima sambutan pahlawan di desanya di Israel utara.
Ben-Gvir, dalam sebuah pernyataan, mengatakan pengibaran bendera Palestina adalah tindakan untuk mendukung “terorisme”.
“Tidak mungkin pelanggar hukum mengibarkan bendera teroris, menghasut dan mendorong terorisme, jadi saya memerintahkan pencopotan bendera yang mendukung terorisme dari ruang publik dan menghentikan hasutan terhadap Israel,” kata Ben-Gvir.
Warga negara Palestina di Israel berjumlah sekitar seperlima dari populasi dan sebagian besar adalah keturunan orang Palestina yang tetap berada di dalam negara itu setelah pembentukannya pada tahun 1948, sebuah peristiwa yang dikenal orang Palestina sebagai Nakba, atau bencana.
Mayoritas penduduk Palestina bersejarah pra-1948 adalah orang Palestina.
Mereka telah lama memperdebatkan tempat mereka dalam politik Israel, menyeimbangkan warisan Palestina mereka dengan kewarganegaraan Israel mereka, dengan sebagian besar mengidentifikasi sebagai atau dengan orang Palestina.
Banyak orang Palestina, baik di Israel maupun di wilayah pendudukan, takut akan kebijakan pemerintah baru terhadap mereka, mengingat kuatnya kehadiran kelompok pemukim sayap kanan di dalamnya, dengan Ben-Gvir khususnya yang sebelumnya dihukum karena menghasut rasisme terhadap orang Arab. .
Dalam beberapa langkah pertamanya selama beberapa hari terakhir, pemerintah Israel mencabut izin perjalanan menteri luar negeri Palestina Riad al-Malki pada hari Minggu dan memutuskan untuk menahan $39 juta pendapatan dari Otoritas Palestina pada hari Jumat.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menghukum warga Palestina karena meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat tentang pendudukan Israel, yang ilegal menurut hukum internasional.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :Timur Tengah Palestina Israel
