Petani melakukan panen padi. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mematangkan sejumlah strategi peningkatan serapan gabah dan beras untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada panen raya Maret-April tahun ini.
"Hal tersebut agar pemerintah memiliki cadangan beras yang aman untuk stabilisasi harga dan antisipasi kondisi kedaruratan di tahun 2023," kata Kepala Bananas, Arief Prasetyo Adi melalui keterangan resmi, Jakarta, Rabu (4/1).
Dia mengatakan, panen raya merupakan saat tepat menyerap semaksimal mungkin, karena pada momen tersebut gabah dan beras yang diproduksi petani melimpah.
"Sehingga tugas pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan untuk mengisi cadangan beras. Selain itu, penyerapan oleh Bulog juga untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh," papar Arief.
Untuk menjaga agar momentum panen raya ini bisa dimanfaatakan dengan baik, lanjut Arief, berbagai strategi telah disiapkan. Hal pertama yang sedang dibenahi saat ini adalah terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.
Banas pun telah melkaukan focus group discussion (FGD) bertajuk "HPP dan HET Gabah dan Beras serta Sinergi Petani, PPK, PPM, PPB, BUMN, dan BUMD", yang digelar Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Yogyakarta, Selasa (3/1).
Menurut dia, saat ini Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait serta stakeholder pangan lainnya terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan penyerapan gabah dan beras untuk CBP pada musim panen semester 1 ini berjalan maksimal.
"Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk itu, sejak Desember hingga memasuki Januari ini kita rutin lakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, di antaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD," terang dia.
Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang menetapkan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp 4.200 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp 8.300 per kg.
"Ini sedang kita review untuk diperbaharui, mengingat saat ini biaya peroduksi dan ongkos transportasi telah mengalami kenaikan maka diperlukan penyesuaian. Dengan HPP yang baru diharapkan penyerapan oleh Bulog bisa lebih optimal, karena petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik," ungkap dia.
Arief mengatakan, HPP yang telah disesuaikan selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Bapanas. "Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, Bapanas mendapatkan pendelegasian kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan HPP serta rafaksi harga, sehingga saat ini penetapan HPP berada di wilayah kerja Bapanas," terang dia.
Dia memastikan, penetapan HPP gabah dan beras tersebut akan dilakukan secara terperinci dan hati-hati agar kenaikannya tidak membebani inflasi.
Arief menambahkan, langkah strategis selanjutnya untuk meningkatkan serapan CBP adalah mendorong penguatan sinergi antara BUMN-BUMD dan Penggilingan.
"NFA mendukung sinergi yang kuat antara BUMN-BUMD dan Perpadi. Melalui kesepakatan kerja sama di awal bisa dihitung berapa kebutuhan BUMN-BUMD setahun, berapa yang harus masuk di Maret-April, kemudian pada saat Panen Gadu, diproyeksikan masuk berapa? Itu penting, untuk dihitung dan disepakati bersama antara BUMN-BUMD dengan Perpadi, tapi saat ini harga HPP-nya kita perbaiki dulu, sehingga nanti fair buat petani, penggiling, dan buat masyarakat," terang dia.
Lebih lanjut Arief mengatakan, faktor lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kebijakan CBP ini tepat sasaran adalah akurasi pendataan terkait produksi dan stok beras. "Di tahun 2023 ini NFA, Kementan, Kemendag, dan BPS telah sepakat untuk menghitung produksi dan stok beras menggunakan satu data nasional dari BPS,"ujarnya.
Selain itu, untuk memastikan jumlah stok beras nasional di akhir tahun 2022, NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag sepakat melakukan Survey bersama Stok Beras Nasional pada 31 Desember 2022.
"Survei stok beras dilakukan bersama. Jadi nanti stok ini akan kita carry over ke Januari 2023. Tahun sebelumnya masih terjadi perbedaan, untuk tahun ini kita pastikan masing-masing Kementerian dan lembaga terkait menggunakan data beras yang sama," ujar dia.
Arief menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga di pasaran. Adapun di tahun 2023 ini NFA berupaya men-top up stok CBP dengan meningkatkan serapan Bulog.
Diproyeksikan, pada tahun ini Bulog memiliki stok CBP untuk satu tahun sebesar 2,4 juta ton, dengan stok akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Proyeksi tersebut meningkat dibanding penyerapan 2022, di mana sampai dengan 31 Desember 2022 angka serapan Bulog tercatat sebanyak 993 ribu ton.
KEYWORD :Serapan Bulog HPP Gabah dan Beras Arief Prasetyo Adi
