Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Jakarta - Data-data keberhasilan TNI dalam kemitraan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di bidang pertanian, ditanyakan oleh Komisi IV DPR. Data-data keberhasilan itu penting terkait adanya rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) oleh TNI.
"TNI belum memberikan data-data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui panitia kerja pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI," kata anggota Komisi IV DPR, Ono Surono di Jakarta, Kamis (26/1).
Ono mengaku mendapatkan berbagai masukan terkait pertandian ketika reses. Ada pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani (poktan) atau kelompok tani dengan petani anggotanya, sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. "Kami masih banyak menemukan program-program pertanian dari Pemerintah Pusat/Kementan salah sasaran. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut. Meskipun TNI berhasil mengawal program Kementerian Pertanian khususnya program swasembada padi terbukti dengan Indonesia yang tidak impor beras lagi di tahun 2016.
Ono mengatakan, selama ini data dan masalah pertanian bisa didapatkan dengan mudah ke Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) sekaligus Babinsa karena data-data mereka sangat lengkap Menurut dia, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan pertanian di daerah karena terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program.
"Misalnya pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus poktan," kata dia.
Ia menilai, peran TNI sangat baik ketika Indonesia belum memiliki sistem pendataan masalah pertanian namun apabila sistem tersebut sudah terbangun maka peran TNI harus menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017. "Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," kata Gatot seperti dikutip Antara.
Gatot mengatakan, pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi, misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan. Dia menilai dengan adanya SP3T, petani tidak lagi membeli bibit padi dari tengkulak sehingga produksi beras tidak terganggu untuk menjaga swasembada pangan.
KEYWORD :Pertanian Data Pertanian
