Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi PKS menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023. Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menegaskan bahwa rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.
"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin (19/12).
Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. “Kepada masyarakat mampu, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya,” tegasnya.
Terkait subsidi BBM misalnya. Pemerintah, lanjut dia, terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.
"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," jelasnya.
Atas sikap yang berbeda itu, anggota Komisi VII DPR RI ini menilai, Pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya jadi meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya,” tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS subsidi kendaraan listrik
