Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk melihat pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Pondopo Cede, Kabupaten Boyolali, Rabu 29 Desember 2021. (Foto: Supianto/ Jurnas.com))
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menekankan pentingnya prekonsepsi bagi calon pengantin wanita maupun pria sebagai bentuk pencegahan stunting dari hulu.
"Tujuan prekonsepsi pemeriksaan kesehatan calon pengantin adalah untuk menekan tingginya kelahiran bayi stunting," kata Hasto saat membuka Seminar Nasional Hasil Kajian Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting pada Enam Pulau Indonesia Tahun 2022, Jakarta Kamis (8/12).
Hasto merinci, setiap tahun ada 1,9 juta pasangan yang menikah dengan angka kehamilan 1,6 juta. Dari angka kehamilan tersebut, lahirlah 400 ribu anak stunting dengan persentase saat ini 24,4 persen.
"Jadi, jangan hanya prewedding, tapi prekonsepsi menjadi penting. Oleh karena itu kalau sukses dengan pendekatan pranikah maka kita bisa cegah 400 ribu bayi yang lahir dari manten baru agar tidak stunting," jelas Hasto.
Hasto mengatakan, sesuai amanah WHO, masalah penting pranikah di antaranya bagaimana distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri, cakupan distribusi itu harus betul-betul mensasar kepada meraka yang mau hamil lalu konsentrasi menyehatkan calon pengantin.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Hasto menjelaskan, perguruan tinggi merupakan mitra strategis BKKBN dalam menekan stunting dari hulu. Dia pun berharap mutualisme kerja sama antara tim percepatan penurunan stunting dengan Perguruan Tinggi bisa terwujud dengan baik.
"Karena stunting dengan problematika di daerah juga menjadi materi teaching bagi civitas akademi dari Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Kerja sama mutualisme bisa dikerjakan dengan baik," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Hasto menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menekankan pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, bahkan hal tersebut tertuang dalam prioritas pertama penggunaan anggaran Tahun 2023.
Hal serupa, sambung Hasto, juga ditekankan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Forum Stunting Nasional 2022, dimana pemerintah pusat hingga daerah harus meningkatkan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.
"Satu catatan penting bahwa Pak Wakil Presiden memyampaikan tidak hanya rame di pembicaraan seminar dan webinar akan tetapi juga harus ramai di dalam implementasi di grass roots. Oleh karena itu, pemerintah daerah tentu akan mendapat suporting dari mitra-mitra Kementerian/Lembaga yang ada di pusat sampai daerah," ucapnya.
Seminar Nasional Hasil Kajian Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Pada Enam Pulau Indonesia Tahun 2022 merupakan bentuk peran serta Perguruan Tinggi dalam membantu pemerintah untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024 mendatang.
Hasil kajian kebijakan kemudian disajikan oleh para pakar yang dibagi menjadi enam pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku, serta Bali dan Nusa Tenggara.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Tim Pendamping Perguruan Tinggi, Fasli Jalal, Ketua Unit Kajian Kesehatan UNAIR, Sri Sumarmi, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Veni Hadju, dan Koordinator CPHI FK Universitas Udayana, Pande Putu Januraga.
Selain itu ada juga Dosen IPB University, Dodik Briawan, Ketua Departemen Gizi FKM UNAIR, Siti Rahayu Nadhiroh, serta Dosen Manajemen FEB UMB Jakarta, Sri Hartono.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
BKKBN Hasto Wardoyo Prakonsepsi Calon Pengantin
