Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Intan Fauzi. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk benar-benar memastikan Holding BUMN Farmasi berjalan sesuai dengan tujuan awal digabungkan tiga perusahaan plat merah.
Ketiga BUMN farmasi itu adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF), dan PT Bio Farma (Persero).
"Mengenai holding farmasi, terakhir kami RDP dengan Holding Farmasi, tujuan dari adanya holding sinergi tiga bumn dibidang farmasi ini, maksud Pak Menteri bagus, tentu kita harapkan terjadi efisiensi, ada grow, ada peningkatan skala bisnis, tapi terakhir pada saat RDP itu belum terlihat," terang Intan dalam keterangan resminya, Selasa (6/12).
Hal yang sama disampaikan Intan Fauzi secara langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima itu mengagendakan evaluasi pelayanan kinerja Kementerian BUMN TA 2022, evaluasi pencapaian kinerja dan rencana aksi pembinaan BuMN.
Politikus PAN itu katakan, dalam rapat dengan Holding BUMN Farmasi di Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, jajaran direksi menyampaikan kendala dalam merealisasikan efisiensi dan peningkatan skala bisnis. Saat itu, direksi menyampaikan karena ada perubahan dari blue print BUMN.
"Kalau bicara KAEF hilirasisasinya baik, tapi bicara Indofarma hukumnya dan sebagainya masih seputar trading. Oleh karena itu mungkin perlu terjadinya konsolidasi cluster kesehatan, bukan hanya cluster farmasi. Kenapa klaster kesehatan, karena BUMN punya Pertamina IHC dan sebagainya," katanya.
Dengan adanya klaster kesehatan, lanjut Intan, maka ke depan alat kesehatan yang diproduksi indofarma bisa disuply ke rumah sakit-rumah sakit milik BUMN tersebut. Berikut keterjangkauan harga obat-obatan.
"Harapannya masyarakat, tujuan pembentukan holding farmasi itu harga obat terjangkau, jadi ini sekaligus bicara ketahanan kesehatan. Disitu peran BUMN Farmasi, BUMN Klaster Kesehatan," jelas Intan.
Off Taker UMKM
Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) itu menambahkan, kinerja Kementerian BUMN dalam memberikan pendampingan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dimana sepanjang 2022 sudah bejalan baik, meski Intan menyoroti pentingnya soal off taker.
"Program untuk bagaimana memberdayakan UMKM sudah bagus, menciptakan lapangan kerja, tapi bagaimana untuk bisa menyerap hasil produksi produk UMKM, off taker," ucapnya.
Melalui off taker-off taker ini diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Apalagi Kementerian BUMN sudah memfasilitasi UMKM melalui permodalan dengan bunga relatif rendah. Termasuk pelatihan bagi masyatakat yang berkecimpung di UMKM.
"Tinggal off taker, walaupun di BUMN sudah ada aplikasi PaDi, perlu mendorong betul-betul. Karena sekarang ini ada super mikro, yang kecil sekali, ada mikro, ada kecil, menengah. Menurut saya program ini (off taker) program penyerapan produk," jelas dia.
Terakhir, Intan fauzi menyoroti soal transisi energi dengan mendorong energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kata dia, PLN dengan listriknya yang kebetulan over supply diharapkan ke depan tidak ada lagi kenaikan tarif dasar listrik. Bukan hanya sampai akhir tahun, melainkan juga seterusnya.
"Kemudian bicara klastering, dari 41 BUMN menjadi 30 di tahun 2023, menurut saya ini sesuatu yang bagus karena betul-betul terkonsolidasi. Sehingga BUMN bisa meningkatkan kinerja, karena fokus pada core bisnisnya dan adanya konsolidasi keuangan. Ini terobosan menurut saya," demikian Intan Fauzi.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI Intan Fauzi PAN BUMN Farmasi UMKM Erick Thohir
