Sebuah gambar yang diperoleh AFP di luar Iran pada 21 September 2022, menunjukkan demonstran Iran membakar tempat sampah di ibukota Teheran selama protes untuk Mahsa Amini, beberapa hari setelah dia meninggal dalam tahanan polisi. (AFP)
JAKARTA, Jurnas.com - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat membentuk misi pencarian fakta untuk menyelidiki potensi pelanggaran dalam tindakan keras Iran terhadap demonstrasi anti-pemerintah, dengan fokus khusus pada perempuan dan anak-anak.
Tepuk tangan meriah terdengar saat dewan beranggotakan 47 orang itu mengeluarkan resolusi pada Kamis, dengan 25 negara memberikan suara mendukung dan 16 abstain. Enam negara - Armenia, Cina, Kuba, Eritrea, Pakistan, dan Venezuela - menentang tindakan tersebut.
"Orang-orang Iran, dari semua lapisan masyarakat lintas etnis, lintas usia, menuntut perubahan," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk, mendesak Iran untuk mengakhiri penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para pengunjuk rasa.
"Saya meminta pihak berwenang segera berhenti menggunakan kekerasan dan pelecehan terhadap pengunjuk rasa damai dan membebaskan semua yang ditangkap karena melakukan protes damai, serta moratorium hukuman mati," katanya.
Resolusi tersebut adalah langkah terbaru komunitas internasional untuk menekan Iran atas dugaan pelanggaran terkait dengan protes, yang pecah pada September setelah Mahsa Amini yang berusia 22 tahun tewas setelah ditangkap polisi moral Iran di Teheran karena jilbabnya dianggap tak pantas.
Demonstrasi sejak itu menyebar ke seluruh negeri, memicu tanggapan keras dari otoritas Iran.
Turk mengatakan lebih dari 300 orang telah tewas sejak kematian Amini, sementara 14.000 telah ditangkap, termasuk anak-anak. Ia menambahkan, Teheran belum menanggapi permintaannya untuk mengunjungi negara itu.
Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat keamanan Iran awal pekan ini, AS mengatakan tindakan keras itu “sangat parah” di wilayah negara dengan populasi Kurdi yang besar.
Iran tidak memberikan angka kematian bagi para pengunjuk rasa.
Pemungutan suara hari Kamis mendapat pujian dari beberapa negara, termasuk AS, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan itu menunjukkan bahwa badan hak asasi manusia PBB "mengakui gawatnya situasi di Iran".
"Misi pencari fakta yang didirikan hari ini akan membantu memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penindasan dengan kekerasan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Iran diidentifikasi dan tindakan mereka didokumentasikan," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.
Kelompok hak asasi juga merayakan resolusi tersebut, dengan Amnesty International menggambarkannya sebagai bersejarah, sementara Human Rights Watch mengatakan itu adalah langkah yang disambut baik menuju akuntabilitas.
Deputi Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga, Khadijeh Karimi menyebut resolusi tersebut bermotivasi politik.
"Republik Islam Iran sangat menyesalkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia sekali lagi disalahgunakan oleh beberapa negara arogan untuk memusuhi negara anggota PBB yang berdaulat yang berkomitmen penuh pada kewajibannya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia," kata Karimi.
Ia juga menuduh negara-negara Barat mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di Yaman dan wilayah Palestina yang diduduki. "Mengurangi penyebab umum hak asasi manusia menjadi alat untuk tujuan politik kelompok tertentu di negara-negara Barat sangat mengerikan dan memalukan," tambahnya.
Resolusi tersebut, yang diajukan oleh Jerman dan Islandia, menuntut agar Teheran bekerja sama dengan pelapor khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Iran, termasuk dengan memberikan akses ke wilayah-wilayah di dalam wilayah Iran, seperti tempat-tempat penahanan.
Tim diharapkan untuk melapor kembali ke dewan pada pertengahan 2023.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock meminta semua negara untuk mendukung penyelidikan independen guna memastikan "mereka yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban". "Jika kami tidak mengumpulkan bukti hari ini … keadilan tidak akan pernah datang kepada para korban," kata Baerbock.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :Dewan Hak Asasi PBB Mahsa Amini Penindasan Demonstran di Iran.
