Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghadiri pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi di tengah invasi Rusia ke Ukraina, pada Sidang ke-77 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB di New York City, pada 22 September 2022. ( Foto: Reuters/Brendan McDermid)
JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov membela perang Moskow di Ukraina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (22/9) ketika PBB memperingatkan Moskow agar tidak mencaplok wilayah Ukraina.
Lavrov hanya berada di ruang dewan untuk menyampaikan pidatonya pada pertemuan 15 anggota badan tersebut, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Lavrov tidak mendengarkan orang lain berbicara.
"Saya melihat hari ini bahwa diplomat Rusia melarikan diri dengan tepat seperti pasukan Rusia," kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, dikutip Reuters.
Dewan, yang bertemu di Ukraina setidaknya untuk ke-20 kalinya tahun ini, tidak dapat mengambil tindakan yang berarti karena Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto bersama dengan AS, Prancis, Inggris, dan China.
Lavrov menuduh Kyiv mengancam keamanan Rusia dan "dengan berani menginjak-injak" hak-hak orang Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina, menambahkan bahwa itu semua "hanya menegaskan keputusan untuk melakukan operasi militer khusus tidak dapat dihindari."
Lavrov mengatakan negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya adalah pihak-pihak dalam konflik, menambahkan bahwa pembuatan konflik yang disengaja oleh Barat kolektif tetap tidak dihukum".
Sementara itu, Blinken berjanji bahwa Washington akan terus mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri.
Zelenskyy Sebut Bakhmut Masih di Kuasai Ukraina
"Tatanan internasional yang kami kumpulkan di sini untuk ditegakkan sedang dicabik-cabik di depan mata kami. Kami tidak bisa membiarkan Presiden Putin lolos begitu saja," katanya kepada dewan, yang bertemu selama pertemuan tahunan para pemimpin dunia untuk Jenderal PBB. Perakitan.
Kekhawatiran terhadap Referendum
Ribuan orang tewas dan kota-kota Ukraina menjadi puing-puing sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Presiden Vladimir Putin pada Rabu mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan Rusia dan pindah ke petak-petak wilayah Ukraina.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan kepada dewan bahwa konflik nuklir sama sekali tidak dapat diterima. Guterres juga mengatakan rencana referendum mengkhawatirkan.
"Setiap pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional," kata Guterres.
Referendum untuk bergabung dengan Rusia akan berlangsung mulai Jumat hingga Selasa di beberapa wilayah yang sebagian besar dikuasai Rusia di Ukraina timur dan selatan, yang mencakup sekitar 15 persen wilayah negara itu.
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan kepada dewan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan telah dilakukan di Ukraina. Pengadilan yang berbasis di Den Haag menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi.
Khan membuka penyelidikan ke Ukraina seminggu setelah invasi Rusia. Dia mengatakan pada hari Kamis bahwa prioritas penyelidikan adalah penargetan yang disengaja terhadap objek sipil dan pemindahan populasi dari Ukraina, termasuk anak-anak.
Amerika Serikat mengatakan perkiraan dari berbagai sumber, termasuk Moskow, menunjukkan bahwa pihak berwenang telah "menginterogasi, menahan, dan mendeportasi secara paksa" hingga 1,6 juta warga Ukraina ke Rusia sejak invasi Moskow.
Sumber: Reuters
KEYWORD :Perang Rusia dan Ukraina Volodymyr Zelenskyy Sergei Lavrov DK PBB
