Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. (Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Maraknya pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem dalam mengatasi hal tersebut.
Demikian dikatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam keterangannya, Senin (12/9/22). "Kalau dulu kan yang namanya kriminalitas itu ada orang masuk ke rumah kita, mengambil barang. Sekarang mengambil data," kata Erick.
Erick mengaku pernah menjadi korban sasaran, sehingga data-data seperti agama, nama orang tua, hingga pendidikan disebarkan ke publik. Namun dia mengaku tidak marah, mengingat data-data tersebut adalah informasi umum dan hal yang normal diketahui masyarakat dari dirinya sebagai pejabat publik. "Tapi harus saling menghargai, karena data-data itu banyak yang tidak layak untuk dipublikasikan," ujarnya.
Dukung Kamala Harris, Oprah Winfrey Sindir JD Vance soal Wanita Pecinta Kucing Tanpa Anak
Erick menilai, upaya menjaga kedaulatan digital tak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan dukungan banyak pihak mulai dari ahli digital hingga para peretas Indonesia. Dia meyakini, Indonesia akan mampu membangun kedaulatan digital dengan cara bergotong royong.
Hal ini telah berhasil dibuktikan Indonesia, saat seluruh anak bangsa mulai dari pemerintah pusat, pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu menghadapi pandemi COVID-19. Karenanya, Erick pun mengajak para hacker atau peretas dalam negeri atau lokal untuk ikut berjuang bersama pemerintah, dalam melindungi data pribadi masyarakat.
"Para para peretas pun yang merasa kurang diapresiasi, mulai juga bicara dengan pemerintah supaya jangan saling menjatuhkan, lebih baik kita membangun bangsa kita. Tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas, justru melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain," ujarnya
Erick Thohir pencurian data kedaulatan digital
