Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah). (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Sebanyak 3 Gubernur di Sulawesi menolak perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia. Alasannya, kontribusi PT Vale terhadap pendapatan asli daerah masih minim.
Merespons hal ini, berbeda pandangan, Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru menyatakan dukungannya atas sikap pemerintah untuk memperpanjang kontrak PT Vale yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
“Kita mendukung langkah dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak karya PT Vale yang akan berakhir di 2025, karena kita ini harus melihat secara lebih luas geoekonominya, geopolitiknya,” kata Gus Falah sebagaimana ia akrab disapa, Minggu (11/9).
Menurut Gus Falah, perpanjangan kontrak masih layak dilakukan. Terlebih, PT Vale juga sudah berinvestasi yang tidak sedikit. Diketahui, Mei 2021 PT Vale berinvestasi proyek Nikel senilai USD 1,94 Miliar di Sulteng.
Kini, PT Vale juga tengah menggarap proyek dengan nilai jumbo, mencapai US$ 8 miliar atau setara sekitar Rp 118 triliun. Ini merupakan nilai atas tiga proyek yang dikerjakan bersama sejumlah mitra bisnis INCO.
“Apalagi PT Vale juga sudah berinvestasi yang tidak sedikit, sehingga kalau tiba-tiba dihentikan atau tidak diperpanjang itu juga akan menjatuhkan martabat bangsa khususnya dalam investasi pertambangan. Di depan dunia kita tidak baik,” beber Gus Falah.
Bagaimana dengan kontribusi PT Vale sendiri, ia sepakat harus dievaluasi, yang kurang khususnya untuk negara dan masyarakat, harus mempunyai nilai manfaat yang lebih.
“Sehingga kita tidak bisa dengan gegabah ‘tidak usah diperpanjang’, enggak boleh,” tegas Gus Falah.
Lebih jauh, legislator dapil Jatim X ini menekankan, Indonesia bukan bangsa yang tidak menghargai geoekonomi dan geopolitik. Bagi Gus Falah, Indonesia harus melihat jeli. Atas dasar itu ia mendukung sikap menteri ESDM Arifin Tasrif untuk memperpanjang kontrak PT Vale.
“Sekali lagi terkait dari PT Vale, jika diperpanjang kita mendukung langkah dari pemerintah. Kalau soal 3 Gubernur yang menolak Kemarin ya harus dilihat lagi kemanfaatannya misalnya buat masyarakat masih kurang ya dievaluasi apa saja yang baik kita tingkatkan yang kurang baik kita perbaiki,” pungkas Gus Falah.
Tiga gubernur yang menolak, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.
Keputusan 3 gubernur tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja (panja) Vale dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (8/9).
KEYWORD :Gus Falah Komisi VII DPR Perpanjangan Kontrak PT Vale
