FGD yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR untuk membahas tentang PPHN. (Foto: Humas MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Golkar MPR, pada Hari Kamis, 8 September 2022 bertempat di Ruang GBHN Nusantara IV Gedung MPR RI, mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar MPR serta Pimpinan dan Anggota Kajian Ketatanegaraan dan menghadirkan Narasumber Ahli Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun SH,MH,LLM serta Fery Amsari SH,MH,LLM.
Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Adies Kadir sebagai Penasehat Fraksi Partai Golkar MPR itu mengambil tema: "URGENSI PEMBENTUKAN PPHN PASKA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 1945"
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena dalam pengantarnya menyampaikan bahwa FGD ini penting dilakukan untuk memberikan masukan bagi Fraksi Partai Golkar MPR untuk menentukan sikap pada saat menyampaikan pandangannya tentang PPHN.
Dalam FGD itu, beberapa hal yang mengemuka adalah apakah MPR punya kewenangan membuat PPHN ketika Konstitusi dan Undang-Undang tidak mengatur TUPOKSI MPR membuat PPHN serta bagaimana substansi dan bentuk hukumnya.
Dari pendapat yang disampaikan oleh narasumber maupun pembicara lainnya, sepintas mayoritas dapat memahami perlunya PPHN namun tidak dapat membenarkan bentuk hukum berdasarkan konvensi ketatanegaraan yang digagas MPR.
Karenanya jika pun PPHN akan diwujudkan maka bentuk hukum yang memungkinkan adalah dengan bentuk hukum Undang-Undang dan dengan cara MPR merekomendasikan kepada DPR membentuk Undang-Undang mengingat Undang-Undang No 17/Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang jangka waktunya sudah akan berakhir.
Bamsoet sebagai anggota dan penasehat Fraksi Partai Golkar MPR yang hadir turut menyampaikan pendapatnya dan menyatakan akan ikut memperjuangkan sikap Fraksi Partai Golkar dalam pembahasan PPHN tersebut.
Kinerja MPR Bambang Soesatyo Fraksi Partai Golkar Idris Laena FGD PPHN Bentuk Hukum
