Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong kaum perempuan menjadi akseptor KB pascapersalinan guna mengatur jarak kehamilan. Jarak waktu kehamilan perempuan berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting.
Demikian disampaikan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam Pencanangan Pelayanan KB Bersama Mitra PKK, TNI, dan Ikatan Bidan Indonesua (IBI) di Hotel Galaxy, Kalimantan Selatan.
"Kalau ibu-ibu itu terlalu sering hamil, tidak pakai kontrasepsi maka stuntingnya tinggi. Ibu dan bayi akan mengalami undernutrition, sehingga bayi dalam kandungan bisa stunting. Hamil yang sehat itu jaraknya 3 sampai 4 tahun," kata Hasto.
Oleh karena itu, kata Dokter Hasto, BKKBN menggandeng mitra seperti Bidan, Tim Penggerak PKK, maupun TNI untuk bersama menggalakan KB Pascapersalinan di masyarakat guna mengantisipasi jarak waktu kehamilan yang terlalu dekat.
"Kami ini dengan Pak Danrem, khususnya dengan Babinsa, dengan bidan-bidan, dengan Dinas Kesehatan, dan Tim Penggerak PKK, bahwa KB pascapersalinan harus digalakkan," kata Hasto.
Selain itu, KB pascapersalinan yang dapat dipilih saat ini juga bervariasi serta terjamin keamanannya bagi ibu menyusui, baik KB MKJP maupun non-MKJP.
"Dulu orang pasca melahirkan itu belum ada rekomendasi untuk pasang susuk langsung. Hari ini ada persatuan dokter obgyn seluruh dunia dari Royal Obstetric College and Gynaecology di London, Inggris, yang merekomendasikan bahwa begitu selesai melahirkan, maka bila ibu bidan mau memasang susuk di lengan kirinya itu diperbolehkan, dan dipertanggungjawabkan itu baik, aman," jelas Hasto.
"Kemudian kalau tidak berkenan pakai susuk, bisa pakai pil juga boleh. Ada pil yang khusus untuk menyusui, ada juga obat suntik yang khusus untuk ibu menyusui," tambah Hasto.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyebut bahwa peningkatan pelayanan KB berimplikasi pada kesadaran akan pengaturan jarak kehamilan dalam rangka pencegahan stunting.
"Dengan meningkatnya pelayanan KB tentunya akan memberikan pemahaman bagi pasangan usia subur untuk mengatur kehamilan dengan cara mencegah usia kehamilan yang terlalu dini, serta jarak kehamilan yang terlalu dekat dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan kebutuhan gizi bagi anak," kata Roy Rizali.
Di samping itu juga, Roy Rizali menekankan bahwa penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki.
"Program KB yang fokus pada kesehatan reproduksi perempuan tentunya harus didukung oleh laki-laki agar program KB tersebut berhasil. Ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, laki-laki juga perlu mengetahui informasi terkait stunting melalui intensifikasi pelayanan KB di kabupaten dan kota ini sehingga kehamilan berisiko stunting dapat dicegah sedini mungkin," kata Roy.
Ia juga berharap, melalui kemitraan ini terdapat sinkronisasi program kerja antara TNI, IBI, maupun PKK dengan pemerintah."Melalui kemitraan ini, TNI, IBI dan PKK yang bergerak di desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan dapat melakukan program kerja strategis yang selaras dengan program kerja pemerintah khususnya terkait pelayanan KB di fasilitas Kesehatan," katanya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Ramlan menyebutkan bahwa pada kegiatan ini sebanyak 147 orang yang terdiri dari unsur TP PKK, PD IBI, Kemenag, Dinas Kesehatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Korem 101 Antasari, Lanal Banjarmasin, Lanud Syamsudinnor, Pengelola Program KB, Pengelola Data dan Informasi, TP. PKK, PC IBI, Bidan Delima, Pengelola Program KB di Faskes tingkat Kabupaten/Kota.
Pada kegiatan turut diserahkan penghargaan PSA (Pelayanan Sejuta Akseptor) kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta penyerahan penghargaan Kodim terbaik dalam pelayanan KB kepada Kodim 1001 Amuntai.
KEYWORD :Akseptor KB BKKBN Hasto Wardoyo Kalimantan Selatan Hamil yang Sehat
