Sabtu, 20/04/2024 21:17 WIB

Pemerintah Sudah Tepat Naikkan Harga BBM, Ini Analisanya

Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat

Ilustrasi distribusi BBM bersubsidi. (Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat tepat. Hal itu, dikatakan Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. "Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya Minggu (4/9/2022).

Wibisono mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran. "Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.

Wibisono mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group. "Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19," ujarnya.

Wibisono mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut. "Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," tuturnya.

Wibisono mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi. "Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.

Wibisono mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM. "Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ucapnya.

Wibisono juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat. "Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran," imbuhnya

 

KEYWORD :

harga BBM Wibisono Hardjopranoto APBN




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :