KPK Sumbang Rp14,6 Miliar ke Negara dari Laporan Gratifikasi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.948 laporan gratifikasi. Dari jumlah tersebut, 549 di antaranya dinyatakan milik negara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat memaparkan capaian kinerja KPK tahun 2016 di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017). Dari jumlah laporan itu, 57 ditetapkan milik penerima dan 323 laporan masih dalam proses penelaahan.

Jika dilihat dari instansi pelapor, BUMN atau BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 731 laporan, diikuti kementerian dengan 640 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan. "Dari laporan gratifikasi ini, lebih dari 14,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP," ucap Basaria.

Di tahun 2016, lanjut Basaria, pihaknya juga menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong Kementerian Kesehatan RI dan pihak terkait melakukan pembenahan terhadap fenomena gratifikasi dari perusahaan farmasi pada dokter.

"Telah disahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan," tutur Basaria.

KPK, kata Basaria, bersama Kementerian Hukum dan HAM RI juga tengah melakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi. "Sebelumnya, Presiden RI telah menyetujui penyusunan tersebut melalui mekanisme izin prakarsa," tandas Basaria.

KEYWORD :

Laporan KPK Basaria

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun