Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo dalam acara Peluncuran dan Komitmen Family Planning (FP) 2030 yang diluncurkan di Jakarta, Senin (1/8).
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintah berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi secara berkualitas, melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat.
"Indonesia berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi secara berkualitas," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo dalam acara Peluncuran dan Komitmen Family Planning (FP) 2030 yang diluncurkan di Jakarta, Senin (1/8).
FP 2030 merupakan komitmen lanjutan atas pencapaian dari FP 2020 yang dibentuk London Summit pada tahun 2012. Indonesia menjadi salah satu dari 69 negara yang berkomitmen secara global untuk menurunkan unmet need pada pertemuan tersebut.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Hasto menyebutkan, ada 10 komitmen pemerintah yang tertuang dalam FP 2030. Pertama, menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia.
Kedua, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.
"Ketiga, memastikan pembiayaan KB dan kesehatan reproduksi (kespro)," kata Hasto.
Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana. Kelima, mitigasi risiko dampak COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya karena bencana dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi.
Selanjutnya pada poin keenam, Hasto mengatakan pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera.
Pada poin ke tujuh, ia menyebut, akan memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
Delapan Integrasi Program Keluarga Berencana dengan Program Gizi Masyarakat. Sembilan, mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV dan IMS.
"Terakhir, meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi," kata mantan Bupati Kulon Progo itu.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah mendukung penuh upaya akselerasi komitmen Family Planning (FP) 2030.
"Untuk mencapai FP 2030 diperlukan mekanisme koordinasi yang terarah, komprehensif, antar kementerian, lembaga juga para pemangku kepentingan keluarga berencana lainnya," kata Muhadjir, yang didapuk sebagai keynote speech dalam acara tersebut.
Sedangkan UNFPA Representative in Indonesia Anjali Sen menegaskan, pihaknya berkomitmen melanjutkan dukungannya terhadap komitmen keluarga berencana global melalui FP 2030 yang mengedepankan kekuatan bersama dan sistem kerja baru untuk merefleksikan komitmen kerja bersama.
"Komitmen utama terhadap pendekatan yang adil dan berbasis hak, kepemimpinan negara, inklusif, transparansi, dan akuntabilitas bersama," kata Anjali Sen.
Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Dini Haryati dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan, Yayasan cipta sebagai CSO Focal Point FP 2030 berkomitmen penuh mendukung keberhasilan implementasi program KBKR di Indonesia.
Angka kelahiran total/TFR mencapai 2,24 (100 persen dari target) dan angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ASFR 15-19 tahun menjadi 20,5 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun (120 persen dari target).
"Capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) tahun 2021 menunjukkan hasil yang gemilang," ujar Hasto.
Hasto menambahkan, masih ada sejumlah tantangan besar dalam menurunkan angka unmet need pelayanan KB yang mengalami peningkatan menjadi 18 persen, serta untuk menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih berada pada angka 24,4 persen di tahun 2021.
KEYWORD :BKKBN Pelayanan KB Kesehatan Reproduksi Family Planning Hasto Wardoyo
