Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com - Konvensi yang dilakukan Partai Politik dalam mencar mencari figur Calon Presiden dinilai memiliki benang merah dengan sistem politik kapitalis liberalis.
Hal itu disinggung oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menilai sistem politik berwatak kapitalis liberalis itu juga berandil mendorong perilaku koruptif untuk berkembang.
“Masifnya korupsi selain godaan kapital, juga tidak bisa terlepas dari liberalisasi politik dan ekonomi yang berlangsung cepat, yang menghadirkan watak kekuasaan yang kapitalistik, liberal dan transaksional," ujar Hasto dalam keterangannya kepada awak media. Rabu (27/7/2022).
Hasto mengingatkan bahwa berdasarkan kajian dengan tim hukum Partai, diperoleh kesimpulan bahwa pencegahan korupsi, merupakan amanat reformasi yang mengikat seluruh warga bangsa.
Terkait hal itu pula, lanjut Hasto, perlu diingat apa yang pernah menjadi himbauan moral dari Cak Nur (mendiang Nurcholish Madjid, red) yang mengundurkan diri dari konvensi capres pada tahun 2004.
Cak Nur sendiri tokoh berintegritas, "(Pengunduran diri Cak Nur dari Konvensi itu, red) pada dasarnya merupakan peringatan awal dari tokoh bangsa yang dikenal berintegritas tinggi tersebut tentang bahaya liberalisasi politik," cetus Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini kemudian menjelaskan bahwa PDI Perjuangan menanggapi serius berbagai persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda banyak politisi, pengusaha, aparat penegak hukum, hingga pegawai negeri, termasuk yang terjadi di internal PDI Perjuangan sendiri.
BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen
“Kami sungguh prihatin atas banyaknya pejabat negara yang terkena korupsi. Lebih dari 253 kepala daerah dari sebagian besar parpol sepanjang tahun 2010 sampai Juni 2018. Berbagai bentuk pencegahan telah dilakukan, namun mengapa hal tersebut masih terus terjadi. Skalanya masif dari penyalahgunaan kekuasaan, gratifikasi, suap, hingga penggelapan pajak dan kejahatan korporasi yang merugikan negara," paparnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, lanjut Hasto, PDI Perjuangan terus berbenah diri, termasuk mewajibkan seluruh caleg legislatif pada Pemilu 2024 untuk mengikuti kursus pemberantasan korupsi yang diadakan KPK. Semua caleg Partai akan mendapatkan sertifikat yang bisa diperoleh dengan mengikuti kursus secara daring di KPK.
Terkait kejadian yang menimpa kadernya, Hasto mengatakan PDI Perjuangan meminta agar yang bersangkutan kooperatif dan menaati hukum tanpa kecuali.
"Setiap warga negara, termasuk kader Partai wajib menjunjung tinggi hukum dan percaya pada sistem hukum yang berkeadilan," tegas Hasto.
KEYWORD :Cegah Korupsi Konvensi Capres Politik Transaksional PDI Perjuangan
