Jum'at, 17/05/2024 16:11 WIB

DPR Soroti Rencana Pemerintah Terapkan Program Biodiesel 35: Jangan Cuma Perusahaan Itu-itu Saja

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, selama ini program biodiesel yang pada tahun 2020 dan 2021 mencapai masing-masing sebesar Rp28 triliun dan Rp51,9 triliun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha raksasa sawit, seperti Wilmar Grup, Musim Mas Grup, Apical Grup, Duta Palma Grup, Permata Hijau Grup, Sinar Mas Grup.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti rencana pemerintah mengimplementasikan program biodiesel 35 persen pada akhir Juli 2022 mendatang.

Mulyanto meminta pemerintah agar tidak hanya memakai pengusaha penyedia FAME (Fatty Acid Methyl Ester), yang merupakan bahan campuran untuk Biodiesel yang itu-itu saja. Termasuk perusahaan sawit yang berkantor di luar negeri.

"Ini penting, agar program subsidi biodiesel ini tidak dinikmati oleh hanya segelintir perusahaan besar," kata Mulyanto dalam keterangan resminya kepada Jurnas.com, Rabu (13/7).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, selama ini program biodiesel yang pada tahun 2020 dan 2021 mencapai masing-masing sebesar Rp28 triliun dan Rp51,9 triliun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha raksasa sawit, seperti Wilmar Grup, Musim Mas Grup, Apical Grup, Duta Palma Grup, Permata Hijau Grup, Sinar Mas Grup.

Selain itu, lanjut Mulyanto, pendapatan para perusahaan raksasa itu per tahun dari program subsidi biodiesel ini dapat menutupi bahkan ditengarai melebihi pengeluaran mereka untuk pembayaran pungutan sawit.

"Padahal Pemerintah berkewajiban menumbuh-kembangkan perusahaan sawit, agar terbentuk pasar yang sempurna. Tidak bersifat oligopolistik seperti pasar sawit sekarang ini, dimana segelintir pengusaha dapat mendiktekan volume dan harga produk turunan sawit di pasar," urainya.

Mulyanto berpendapat, akan sangat baik kalau ada koperasi atau BUMD/BUMN yang didedikasikan secara khusus atau bekerjasama dengan Pertamina untuk memproduksi FAME ini. Sehingga subsidi negara untuk popgram biodiesel ini dapat lebih hemat.

“Selain itu, Pemerintah juga harus memprioritaskan TBS dari petani sawit rakyat, agar harga sawit di tingkat petani ikut terdongkrak,” tandasnya.

Untuk diketahui program biodiesel ini sangat bagus untuk menyerap TBS petani sawit rakyat, yang diharapkan akan mendorong kenaikan harganya. Selain itu program ini juga dapat mengurangi impor BBM di tengah harganya yang melambung tinggi selain juga mendorong program energi yang lebih green.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah alokasi pengadaan biodiesel mencapai 10,8 juta kiloliter (KL) atau naik 6,4 persen dari kuota awal yang ditetapkan sebesar 10,15 juta KL pada tahun 2022 ini.

Langkah itu dilakukan seiring dengan rencana uji coba program bauran biodiesel dan bahan bakar (BBM) jenis solar sebanyak 35 persen dan 40 persen (B35 & B40) yang akan dilakukan secara paralel pada akhir bulan ini.

Sekarang ini Kementerian ESDM tengah melakukan pematangan spesifikasi teknis bagi uji coba B35 dan B40 yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah menggodok sejumlah paket aturan setingkat menteri untuk mempermudah peralihan penggunaan program mandatori bauran biodiesel dan solar tersebut ke depan.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto biodiesel subsidi ESDM




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :