Sabtu, 02/07/2022 03:24 WIB

Pakar PBB: ASEAN Harus Tingkatkan Tekanan pada Junta Myanmar

Pakar PBB: ASEAN Harus Tingkatkan Tekanan pada Junta Myanmar

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan ASEAN harus meningkatkan tekanan pada junta untuk melakukan perubahan (Foto: AFP/Arif Kartono)

JAKARTA, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)  harus meningkatkan tekanan pada junta Myanmar atau akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan.

Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi di penjara minggu ini.

Upaya 10 anggota ASEAN untuk membawa perdamaian ke negara itu, yang merupakan anggota blok itu terhenti karena pertempuran terus berkecamuk.

Tahun lalu, ASEAN menyetujui apa yang disebut konsensus lima poin, yang menyerukan penghentian kekerasan dan dialog konstruktif, tetapi Junta Myanmar mengabaikannya.

Perpecahan di ASEAN, yang telah lama dikritik sebagai toko omong kosong, juga memperumit upaya untuk menyelesaikan krisis.

Ditanya tentang upaya blok tersebut, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews mengatakan bahwa jelas, lebih banyak yang harus dilakukan.

"Semakin lama kita menunggu, semakin tidak ada tindakan, semakin banyak orang akan mati, semakin banyak orang akan menderita," katanya.

"Rakyat Myanmar tidak bisa diam lagi selama satu tahun," tambah Andrews, berbicara pada akhir kunjungan ke anggota ASEAN Malaysia, yang mengecam keras kudeta tersebut.

Ia mengatakan konsensus lima poin, yang disepakati pada pertemuan di Jakarta pada April 2021, tidak ada artinya jika terhenti di selembar kertas. "Satu-satunya kesempatan untuk membuat perbedaan adalah jika itu dilakukan dengan tindakan yang berarti."

Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah telah menyarankan langkah maju yang praktis dan pragmatis dan mendesak para pemimpin regional untuk mengindahkan rekomendasinya.

Beberapa negara ASEAN telah berbicara menentang pengambilalihan militer, tetapi yang lain tampak enggan mengambil sikap tegas.

Pada Januari, Hun Sen, penguasa otoriter Kamboja selama lebih dari tiga dekade, melakukan perjalanan pertama oleh seorang pemimpin asing ke Myanmar sejak kudeta, yang menurut para kritikus berisiko merusak upaya untuk mengisolasi para jenderal.

Kamboja saat ini memegang kepemimpinan bergilir ASEAN, dan menteri pertahanan junta menghadiri pertemuan kepala pertahanan blok itu di Phnom Penh pada hari Rabu.

Andrews juga mengatakan, tidak masuk akal untuk menyarankan bahwa pemilihan yang direncanakan oleh junta untuk tahun depan bisa bebas dan adil. "Anda tidak dapat memiliki pemilihan yang bebas dan adil jika Anda telah mengunci lawan Anda," katanya.

Aung San Suu Kyi telah divonis bersalah atas sejumlah dakwaan dan sejauh ini dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.

Sumber: AFP

TAGS : PBB ASEAN Junta Myanmar Aung San Suu Kyi Tom Andrews




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :