Kamis, 07/07/2022 02:38 WIB

Anis Matta: Perubahan Hasil Reformasi Tak Bisa Dikontrol dan Dikendalikan

Menurut Anis Matta, Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah memiliki satu kesamaan, yakni tidak memiliki ambisi kekuasaan. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan, perjalanan sejarahnya tidak bisa mereka kontrol sesudahnya.

Gelora Talk bertajuk 24 Tahun Reformasi, Sudah Sampai di Mana dan Mau Kemana Indonesia? yang digelar secara daring, Rabu (25/5/2022) sore. Foto: tangkapan layar

JAKARTA, Jurnas.com – Gerakan reformasi yang telah berjalan hampir seperempat abad dan telah menghasilkan perubahan ternyata tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Perubahan-perubahan yang diciptakan selama reformasi tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, termasuk oleh para aktivis reformasi sekalipun.

"Saya kira, saya telah berhasil membuat tokoh reformasi yang hadir ini menyampaikan penyesalannya dengan baik. Yang mereka sesali adalah satu hal yang sama, bahwa reformasi belum selesai," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk `24 Tahun Reformasi, Sudah Sampai di Mana dan Mau Kemana Indonesia? yang digelar secara daring, Rabu (25/5/2022) sore.

Anis Matta meminta Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah yang hadir dalam diskusi tersebut, untuk curhat dengan mimpi mereka sebagai seorang aktivis yang belum terealisasi atau belum menjadi kenyataan selama hampir seperempat abad reformasi.

"Saya ingin sedikit meminta komentar mereka berdua yang bisa personal, khususnya Mas Budiman Sujatmiko dan Bung Fahri. Kira-kira apa yang Anda sesali, mimpi apa sebagai aktivis yang belum terealisasi dalam waktu 24 tahun reformasi ini? tanya Anis Matta kepada mereka berdua.

Menurut Anis Matta, Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah memiliki satu kesamaan, yakni tidak memiliki ambisi kekuasaan. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan, perjalanan sejarahnya tidak bisa mereka kontrol sesudahnya.

"Itu menyebabkan perubahan yang mereka ciptakan tidak bisa mereka kontrol. Jalannya sejarah sesudahnya tidak seperti yang ada dalam rencana mereka. Sehingga banyak pekerjaan rumah yang belum selesai," katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berasal dari tokoh-tokoh reformasi agar agenda pekerjaan rumah reformasi bisa dituntaskan.

"Bisakah kita berharap, bahwa tahun depan itu sekaligus para capres yang akan maju untuk Pemilu 24 itu datangnya dari tokoh-tokoh reformasi, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai," ujar Anis Matta.

Sebab, cita-cita reformasi pada dasarnya adalah pintu gerbang untuk menciptakan kesejahteraan, bukan hanya demokrasi saja, meskipun kedua-duanya bisa berdiri sendiri.

"Tapi mimpi reformasi pada mulanya adalah menciptakan satu sintesa di mana demokrasi dan kesejahteraan bisa bertemu pada suatu titik dalam perjalanan sejarah kita," katanya.

Hal itu seperti yang terjadi pada sintesa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Orla dikatakan memiliki kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan, sementara saat Orba ada kesejahteraan, tapi tidak ada kebebasan.

Nasionalis, Relijius, dan Progresif

Menanggapi hal ini, Politisi dan Aktivis Demokrasi Budiman Sudjatmiko menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk mengejar kekuasaan di eksekutif. Ia mengaku sudah puas menjadi Anggota DPR di lembaga legislatif.

"Kalau ada yang saya sesali selama 24 tahun reformasi ini, karena secara pribadi, saya tidak punya ambisi perebutan kekuasaan atau kekuasaan eksekutif. Itu saya sadari, hanya puas di legislatif," kata Budiman Sujatmiko.

Mantan Anggota DPR dari PDIP mengatakan, penyesalan itu baru dia sadari sekarang ini, setelah 24 tahun reformasi, ternyata banyak agenda yang belum selesai dan tidak seusai dengan harapan seperti yang dicita-citakan reformasi.

Budiman Sudjatmiko mengatakan narasi besar yang dirasa cocok dengan semangat zaman sekarang ini adalah narasi kemajuan, tidak hanya narasi kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

"Kalau tahun 98 itu adalah narasi kebebasan, kemudian setelah kebebasan didorong narasi kesetaraan dan keadilaan. Sekarang kita harus mendorong narasi kemajuan, progresif," ujarnya.

“Untuk menghasilkan kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan progresif atau kemajuan, harus ada pemimpin yang nasionalis, relijius, dan progresif,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 Fahri Hamzah mengatakan, ia tidak terlalu memusingkan rasa penyesalan secara personal terhadap agenda reformasi yang belum selesai.

"Kita nggak boleh mengambil itu terlalu personal, tapi hanya sebagai sebuah kritik. Kita memang tidak memiliki sebuah desain tentang reformasi, tapi tahu-tahu mendadak kita masuk dalam revolusi perubahan itu," kata Fahri Hamzah.

Reformasi ketika itu, kata Fahri Hamzah, hanya dibaca sebagai ekspresi rasa kebosanan dari rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yang menginginkan kebebasan dan kemapanan.

Padahal ekspresi kebosanan ini, bisa sangat berbahaya bagi sistem ketatenagaran dan perpolitikan kita, apabila tidak diatur secara tegas. Rakyat bisa menjatuhkan Presidennya sewaktu-waktu jika sudah bosan, sehingga ketika reformasi masalah pembatasan jabatan Presiden diatur.

"Kalau masa jabatan Presiden tidak dibatasi, ketika kebosanan rakyat ini datang tiba-tiba itu yang berbahaya. Kalau orang sudah bosan pokoknya, susah dilawan. Itulah problem kita, karena kita tidak punya narasi," katanya.

Karena itu, Fahri Hamzah mengkritik mantan aktivis reformasi yang kini menjadi Anggota DPR dari PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang menolak BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto, karena dianggap kaki tangan Soeharto dan Orba.

"Saya dulu bentrok dengan temen-temennya mas Budiman Sudjatmiko, termasuk Mas Adian Napitupulu. Kenapa BJ Habibie ketika jadi Presiden, teman-teman mahasiswa tidak mengambil sedikit momen untuk membaca sejarah bahwa BJ Habibie ini, manusia yang lain. Dia datang membawa gagasan lain dalam negara, meskipun dia berada di bawah kekuasan Orde Baru. Dia ini orang Jerman, punya pikiran Eropa tentang konsep demokrasi," katanya.

Habibie ini, menurut Fahri, memiliki pespektif lain dalam berbangsa dan bernegara.

Ia justru disalahkan gara-gara membela Habibie, padahal dia melihat Presiden RI ke-3 itu, memiliki konsep arsitektur bangunan sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia.

"Jadi sebagai bangsa kita punya problem itu. Kita selalu lebih tertarik kepada orang, daripada pada gagasannya. Habibie dianggap dari bagian dari Soeharto yang harus diturunkan dan dihancurkan," paparnya.

Reformasi yang telah berjalan 24 tahun ini, menurutnya, tidak memiliki bangunan arsitektur dari perubahannya, hanya sekedar mengakomodasi tuntutan mahasiswa seperti amandemen konstitusi, penghapusan Dwifungsi ABRI dan Otonomi Daerah.

"Makanya kita tidak punya masalah dengan para pemimpin, termasuk dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) karena sudah dipilih rakyat, ya harus diterima,” katanya.

Demokrasi dan Kesejahteraan

Fahri mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden dinilai ingin mengembangkan narasi kemajuan dengan mencontoh negara totaliter seperti China, bukan negara demokrasi.

"Kita menginginkan antara demokrasi dan kesejahteraan harus jalan bersama-sama," ujarnya.

Terakhir, adalah penyerdehanaan pola keterpilihan pemimpin politik, jauh dari rekayasa politik. Karena saat ini, lanjutnya, muncul begitu banyak pemimpin yang didukung oligarki dan uang, padahal tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.

"Tiba-tiba balihonya muncul di mana-mana, karena dia punya uang, ini tidak fair. Sistem kita masih memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan," tegasnya.

Sedangkan Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta agar para aktivis reformasi tidak terjebak pada rasa penyesalan, karena akan membawa dampak pada generasi berikutnya.

"Kita tidak perlu terjebak di dalam penyesalan, tapi kita perlu mengawasi kinerja pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sesuai amanat reformasi," kata Ryano Panjaitan.

Ia berharap semua pihak tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga harus mendukung program-program investasi dan enterpreneur.

"Jadi narasi baru kita, adalah menciptakan aktivis enterpreneur yang jiwa kemandirian jiwa, kreativitas dan inovatif. Negara dikatakan maju, karena memiliki banyak entrepeneur, dan pemerintah perlu menggalakkan program enterpreuner ini," katanya.

TAGS : Reformasi kontrol kendalikan Gelora




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :