Abdul Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal bersama Ulama dan Habaib di Surabaya
Surabaya, Jurnas.con – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menanggapi serius pernyataan yang disampaikan mantan Ketua DPR yang juga pernah menjabat Menteri di era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita.
Ginanjar menyebut Reformasi yang sudah berlangsung selama 24 tahun, justru menimbulkan praktik oligarki dan kleptokrasi sehingga membuat dirinya tidak puas terhadap berjalannya reformasi.
Kata Ginandjar, Reformasi telah membuka kran demokrasi namun hanya segelintir orang yang bisa menikmati buah dari demokrasi. Hal yang terjadi malah terbentuk kelompok yang menikmati buah demokrasi secara tidak proporsional sehingga terbentuk oligarki.
Video Pilihan: Firli Tambah 1 Tahun Jabatan Ketua KPK Hingga Kasasi Rahmat Effendi Ditolak
Menurut Gus Muhaimin, pernyataan Ginandjar tersebut sangat mengejutkan, sekaligus harus dijadikan sebagai peringatan (warning) dan kritik untuk melihat kondisi yang benar-benar terjadi pada saat ini secara jernih.
”Hari ini kita dikejutkan pernyataan Pak Ginandjar Kartasasmita hari ini korupsi sudah pada level oligarki, melampaui batas kleptokrasi. Beliau bagian dari rezim Orde Baru, tapi bahwa pernyataan tersebut adalah warning yang sangat tegas dan berani untuk kita waspada."
"Melihat kritik Pak Ginandjar bahwa satu indikasi kita sedang memiliki masalah,” ujar Gus Muhaimin saat memberikan sambutan pada acara Doa Bersama Ulama dan Habaib Halalbihalal Bareng Gus Muhaimin di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/5/2022).
Dikatakan Gus Muhaimin, ada dua sisi yang harus dilihat. Pertama, dalam setiap zaman, sebuah sistem itu diuji setidak-tidaknya dalam usia perjalanan 30 tahunan.
"Pak Harto yang sangat digdaya ditopang Amerika Serikat, Angkatan Darat, TNI, dan ditopang oleh semua kekuatan saja hanya mampu bertahan 32 tahun. Reformasi hari ini sejak 1998, sudah 24 tahun."
"Artinya kalau kita lihat siklus evaluasi sistem kekuasaan dan pemerintahan maka kita masih punya waktu 6 tahun untuk evaluasi dan memperbaiki sistem ini. Waktu yang sangat pendek,” tuturnya.
Jika dibandingkan mana yang lebih baik era orde Baru atau era Reformasi, maka Gus Muhaimin memastikan Reformasi dengan segala kekurangannya saat ini masih jauh lebih baik.
”Apapun indikator yang kita buat, saya berani bersaksi dan mempertanggungjawabkan, era Reformasi jauh lebih bermartabat dan memiliki masa depan hingga anak cucu kita di masa yang akan dating,” katanya.
Namun, Gus Muhaimin mengatakan bahwa Reformasi saat ini diuji dengan berbagai hal. Di antaranya, praktik peradilan kita yang masih tanda tanya apakah sudah benar-benar tercipta rasa keadilan atau belum.
"Apakah benar peradilan kita sama saja dengan Orde Baru? Apa benar peradilan kita lebih murni, bersih, keadilan indikatornya yang terlaksana dengan baik. Ujung dari semuanya adalah keadilan menuju kemakmuran yang merata, ini yang paling pokok,” tuturnya.
Untuk menjawab kritik tersebut, Gus Muhaimin mengatakan bahwa hanya ada satu jawaban yakni Kembali pada konstitusi. Bangsa ini harus bisa menjalankan konstitusi secara murni dan konsekuen, kredibel dan tidak ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lain di luar kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
"Kekayaan alam kita yang sebetulnya tiga kabupaten saja di Maluku atau dua kabupaten saja di Sulawesi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bisa menutup utang luar negeri sekaligus membiayai APBN kita 5 tahun. Tetapi kenapa tidak bisa? Jawabannya sederhana: kita belum bisa mengimplementasi konstitusi terutama Pasal 33 Ayat 3,” katanya.
Menurutnya, semua tantangan ini memang bukan perkara mudah. Sebab, ada banyak tantangan besar yang dihadapi bangs aini. Mulai dari tantangan persaingan bisnis, persaingan antarnegara dan lainnya.
”Maka cara mudah adalah kembali konsekuen, komitmen pada konstitusi secara murni dan konsekuen. Itu mutlak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam mengatasi keadaan seperti ini, kuncinya satu: pemegang kendali kekuasaan di Republik ini harus terus istiqomah dan konsisten hanya mementingkan kepentingan pemerintah atau negara, dan bukan kepentingan dirinya ataupun kepentingan di belakangnya.
”Alhamdulillah Pak Jokowi soal minyak goreng membuktikan bahwa negara tidak kalah dengan pasar. Negara tidak kalah dengan persaingan dan kompetisi sehingga Pak Jokowi mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat,” ungkap Gus Muhaimin.
KEYWORD :Ginandjar Kartasasmita Reformasi Oligarki Abdul Muhaimin Iskandar PKB
