Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo jangan banyak janji terkait penurunan harga minyak goreng. Presiden harus dapat membuktikan omongan atau janji terkait migor selama ini. Bukan malah sok gagah dengan membuat janji baru untuk dapat menurunkan harga migor dalam satu-dua pekan.
Mulyanto pesimis Presiden dapat menepati janjinya. Mengingat selama ini tidak ada terobosan atau kebijakan besar yang dibuat. Alhasil semua janji yang disampaikan terkait migor tidak ada yang terwujud.
Karena itu, Mulyanto meminta presiden bekerja saja dengan sungguh-sungguh hingga harga migor sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bukan malah menyebar janji baru.
"Harapan publik, bahwa soal migor ini segera selesai dalam satu-dua minggu ke depan, sesuai janji Presiden, dapat dikatakan sulit terwujud. Karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut," jelas Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/5).
"Publik sudah paham bahwa Pemerintah tidak berdaya berhadapan dengan mafia migor. Apalagi terindikasi, mereka yang disangkakan turut menyimpangkan kebijakan migor, seperti Lin Che Wei adalah onum-oknum swasta yang terkait dengan lingkar dalam kekuasaan. Tidak mungkinlah jeruk makan jeruk. Fatsunnya kan begitu," sambungnya.
Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan masyarakat ingin koruptor minyak goreng dihukum seumur hidup. Bahkan tidak sedikit responden yang ingin koruptor dijatuhkan hukuman mati.
Presiden juga sebelumnya mengaku telah memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki dan meminta agar para pelaku kasus penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng (migor) ini untuk dihukum.
Bahkan Jokowi menegaskan, bahwa ia tidak ingin ada lagi yang bermain-main dengan ekspor minyak goreng. Dan Presiden berjanji dalam satu-dua minggu harga migor sudah sesuai HET.
Kembali ke Mulyanto. Dia tidak yakin Pemerintahan Jokowi akan mengikuti aspirasi masyarakat dan menindak tegas penyeleweng minyak goreng tersebut. Apalagi ketika kasusnya terkait dengan konglomerasi dan oligarki.
“Yang terjadi selama ini Pemerintah hanya sekedar mengimbau para produsen untuk memproduksi migor sesuai komitmen. Menyesalkan ketidaksetiakawanan sosial serta mempertanyakan nasionalisme mereka. Tidak Nampak tindakan tegas yang berarti,” katanya.
Waki Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, sekalinya dilakukan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, belum genap tiga minggu dan efeknya juga belum nyata, kebijakan tersebut sudah dicabut. Padahal janjinya kebijakan ini akan dievaluasi setelah harga migor curah turun di bawah HET. Jadi, adu kuat Pemerintah-pengusaha migor sudah dimenangkan pihak pengusaha.
"Saya rasa ini hanyalah pernyatan PHP saja. Apalagi dapat dikatakan para pembantu Presiden tidak fokus pada tugasnya, sebagian sudah curi start kampanye Capres. Sebentar lagi Pemerintahan sudah tidak efektif. Semua sibuk kampanye," demikian kata Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto minyak goreng Jokowi ekspor CPO
