Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih melihat produk home decor di Palm Craft Desa Pendowoharjo, Kabupaten Bantul, DIY, Kamis (19/5). (Biro Humas KemenkopUKM)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah daerah diminta melakukan inventarisasi terhadap usaha mikro kecil dan menengah, yang dapat ditingkatkan kapasitas usahanya, agar bisa naik kelas dan usahanya berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki, dalam dialog dengan pelaku UKM home decor di Palm Craft Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (19/5/2022).
"Jadi sekarang ini bagaimana pemerintah daerah inventarisasi mana-mana pelaku UMKM di setiap daerah yang punya potensi untuk discaling up (ditingkatkan) kapasitas usahanya," kata Menteri Teten dalam dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dengan kapasitas usaha pelaku UMKM yang meningkat, maka lapangan kerja bisa bertambah dan menyerap tenaga kerja lebih banyak, dengan demikian pelaku UMKM tersebut dapat naik kelas dan dengan produksi yang sustainable atau berkelanjutan.
Menteri mengatakan, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menargetkan hingga tahun 2024 sebanyak satu juta UMKM di seluruh Indonesia bisa naik kelas, sehingga memang para pelaku usaha yang berpotensi berkembang usahanya akan difasilitasi pemerintah.
"Nah itu yang kita biayai akses pembiayaan, bukan biaya modal kerja, strategi kita gitu, jadi bukan nambah usaha lagi, karena kadang-kadang di daerah itu nambah lagi yang mikro, nah itu tidak benar, kita justru mau mengurangi yang mikro dengan membuka lapangan kerja baru," katanya.
Menteri mengatakan, selain menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, UMKM yang naik kelas juga bisa menghadirkan investor baru dari luar, sehingga memang strategi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membesarkan usaha yang sudah ada.
"Sehingga yang tadinya menyerap lapangan kerja lima orang 10 orang, menjadi berkali lipat, itu strategi, dan itu akan lebih sustainability ketimbang kita buat yang kecil-kecil, mikro yang tidak sustainability, karena mereka sebenarnya tidak mau buka lapangan kerja," katanya.
Apalagi, kata Menteri, pandemi COVID-19 juga sudah terkendali, dan berbagai upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan, sehingga sektor UMKM yang telah menyerap lapangan kerja perlu terus ditingkatkan kapasitasnya.
"Bank Indonesia mengingatkan supaya kita menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas, bukan yang mikro, karena 97 persen lapangan kerja ini disediakan oleh UMKM, padahal UMKM hanya menyerap mengakses pembiayaan 19,8 persen, ini kekuatan ekonomi UMKM yang selama ini sering diabaikan," katanya.
KEYWORD :MenkopUKM Teten Masduki pemerintah daerah umkm
