Logo Partai Garuda. (SINDONews)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan para buruh bahwa aksi demo ada aturan yang harus ditaati meskipun hak menyampaikan pendapat dilindungi UUD NRI 1945.
“Saya ingatkan pada kawan-kawan buruh bahwa demonstrasi itu ada aturannya, ada batas waktunya sehingga ketika kalian melanggar tentu ada konsekuensinya. Jangan mudah terpengaruh dengan propaganda, kalian harus mampu menilai dengan benar,” kata Teddy di Jakarta, Minggu malam (15/5).
Pernyataannya Teddy dilontarkan terkait adanya sekelompok buruh yang “mengancam” akan demo 3 hari 3 malam dan menghentikan produksi apabila pemerintah dan DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Teddy tegaskan, berdasarkan UUD 45 setiap warga negara Indonesia berhak dan diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, termasuk kaum buruh.
Kendati begitu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan UUD 45 kebebasan itu dibatasi karena ada hak dan kebebasan orang lain sehingga tercipta keadilan.
Teddy mengingatkan, buruh punya hak tapi jangan sampai melanggar hukum karena harus diingat bahwa tujuan bekerja adalah untuk keluarga bukan untuk menjadi pejuang buruh.
“Karena ketika kalian melanggar hukum, kalian tidak lagi bekerja, keluarga telantar, maka tidak akan ada yang akan membantu kalian,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim sebanyak lima juta buruh akan mogok kerja tiga hari tiga malam apabila revisi UU PPP disetujui DPR dan dilanjutkan revisi UU Omnibus Law.
Selain itu dia menyebutkan rencana untuk membuat titik kumpul aksi mogok di bn setiap kota yang ditentukan sebagai bentuk penolakan.
KEYWORD :
Partai Garuda Teddy Gusnaidi demonstrasi buruh KSPI Said Iqbal
