Kamis, 18/08/2022 02:01 WIB

Usut Kasus Korupsi di Ambon, KPK Cegah Tiga Orang ke Luar Negeri

Pencegaham dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK. (Foto:Gery/Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah tiga orang yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi perizinan prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon  bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.

Pencegaham dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Setidaknya ada tiga orang yang dicekal bepergian ke luar negeri dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/5).

Ali menyebut langkah pencegahan itu ditempuh guna kepentingan penyidikan. Di mana, para pihak yang terkait itu dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri dan hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," kata Ali.

Seperti diketahui, Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon Tahun 2020.

"Benar, saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon Tahun 2020," kata Ali Fikri dalam keterangannya.

Kendati demikian, Ali Fikri enggan membeberkan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang menjadi tersangka maupun kontruksi dalam perkara ini.

"Pengumuman tersangka akan dilakukan ketika upaya paksa penangkapan disertai penahanan dilakukan," kata Ali.

Menurut sumber Jurnas.com di internal KPK, terdapat tiga pihak yang menjadi tersangka. Salah satunya Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

Ali berjanji akan menyampaikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi KPK. Masyarakat oun diminta untuk aktif mengawasi dan melaporkannya KPK jika memiliki informasi terkait perkara.

"Apabila memiliki informasi terkait penyidikan perkara ini untuk bisa segera menginformasikan maupun bagi pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk dapat kooperatif dan menerangkan secara jujur dihadapan Tim Penyidik KPK," kata Ali.

TAGS : KPK Wali Kota Ambon Korupsi Izin Gerai Retail Richard Louhenapessy




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :