Selasa, 24/05/2022 23:29 WIB

Anggota DPR: Adu Kuat Jokowi dan Pengusaha Minyak Goreng Jangan Sampai Korbankan Petani

Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Sejak diberlakukan larangan ekspor CPO dan turunannya dua pekan lalu, harga jual minyak goreng (migor) curah mulai bergerak turun. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menyebutkan per tanggal 11 Mei 2022, harga migor curah sedikit turun menjadi Rp. 19.100,- per kilogram dari sebelumnya Rp. 20.100,- per kilogram. Namun, harga ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp. 15.500,- per kilogram.

Dalam proses penurunan harga migor agar sesuai HET, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah meminimalisasi risiko kebijakannya bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit rakyat.

Dia tekankan, para petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. Jangan dibiarkan menjadi korban kebijakan Pemerintah.

"Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya," terang Mulyanto kepada wartawan, Kamis (12/5).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini memperkirakan, adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan. Sebab daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedang kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.

"Jadi paling tidak, efek larangan eskpor CPO ini akan muncul secara signifikan pada 6 minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO tersebut sangat mahal," imbuh Mulyanto.

Untuk itu, dia mendesak Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar bekerja ekstra keras. Jangan business as usual. Setiap hari "argometer" risiko kebijakan jalan terus.

Untuk diketahui, harga TBS petani rakyat sudah anjlok. Di Riau, sebagai daerah lumbung sawit nasional, Tim Penetapan harga TBS untuk periode 11 - 18 Mei 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 972,29 per kg menjadi Rp 2.947,58 per kg.  Bisa dibayangkan harga TBS untuk daerah-daerah lain yang tidak punya program kemitraan sawit.  Total petani sawit sekitar 2,67 juta kepala keluarga (Kementan, 2021).

Sementara devisa negara hilang sebesar Rp. 27 triliun per bulan atau sekitar Rp. 1 triliun per hari dari ekspor sawit. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut.  Termasuk kekhawatiran nasib 16.2 juta pekerja industri sawit.

TAGS : Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS minyak goreng larangan ekspor CPO pengusaha




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :