Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: Humas MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN maupun mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat. Pasalnya, pembangunan kereta cepat telah memakan biaya besar dan membengkak hingga USD 8,1 miliar.
Syarief Hasan menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta Bandung telah merugikan negara. "Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri.", ungkapnya.
Memang, pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi USD 8,1 miliar atau jauh lebih besar dari tawaran Jepang sekitar USD 6 miliar.
"Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini.", ungkap Syarief Hasan.
Ia pun menilai, keuangan negara akan semakin sulit jika dibebankan kepada APBN. "Kita saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak", ungkapnya dengan tegas.
Ketua MPR Bersama Wapres Maruf Amin Buka Alumni Connect Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
Terlebih, menurut Syarief Hasan, APBN kita juga diberatkan dengan pembangunan IKN. "IKN juga menyedot APBN cukup besar sehingga tidak seharusnya digunakan untuk menutupi biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat.", ungkap Syarief Hasan.
Politisi senior Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah lebih fokus pada penumbuhan ekonomi. "Seharusnya pemerintah lebih fokus menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, ketimbang membuat proyek yang hanya memberatkan keuangan negara.", tutup Syarief Hasan.
Kinerja MPR Syarief Hasan Kereta Cepat Keuangan Negara APBN
