Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrwati berpos baju kebaya di hari Kartini. (Humas kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar "Peran Perempuan Indonesia di Sektor Perbankan" di Jakarta, Kamis (21/4).
"Kenapa perlu melakukan inklusi sosial berbasis gender karena memberikan manfaat bagi negara dan bagi sosial dan ekonomi. Partisipasi perempuan yang lebih banyak dan lebih baik, bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan size dan pertumbuhan perekonomian," kata Sri Mulyani.
Inklusi sosial berbasis gender juga memberikan manfaat bagi perusahaan berupa peningkatan kinerja keuangan perusahaan, inovasi perusahaan, kepuasan konsumen, dan kepuasan pegawai. Hanya saja, pada 2021 indeks gender gap Indonesia baru mencapai 0,688 sehingga Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
"Kita masih memiliki PR bagaimana meningkatkan inklusivitas dengan memberikan dan memberdayakan perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan paling penting di bidang ekonomi serta politik," katanya.
Adapun berdasarkan data International Labor Organisation, baru 30 persen perempuan yang menduduki jabatan setara manajer di sektor publik maupun swasta swasta, atau lebih rendah dari negara-negara Asean lain seperti Laos, Filipina, Brunei, Singapura, dan Thailand.
Sementara di sektor keuangan, jumlah pekerjaan perempuan hanya mencapai 39,5 persen dari total pekerja. Pekerja perempuan yang ahli di sektor keuangan lebih sedikit lagi, yakni hanya 12 persen, jauh lebih rendah dari laki-laki yang mencapai 28 persen.
Sri Mulyani mengatakan tujuan pembangunan global untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender bisa diakses dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di semua tingkat pengambilan keputusan.
"Indeks pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia terus membaik, tapi gender gap masih cukup besar terutama di tingkat kepemimpinan perempuan, baik di sektor swasta, publik, maupun keuangan. Ini harus diselesaikan," ucapnya.
KEYWORD :
Menkeu Sri Mulyani Kesetaraan Gender pekerja perempuan pemberdayaan perempuan
