Kamis, 07/07/2022 17:58 WIB

Gus Jazil: Big Data Jarang untuk Keputusan Politik, Tapi Kepentingan Bisnis dan Kesehatan

Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut. Kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami Fraksi MPR ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau enggak ada juga gapapa.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid (Gus Jazil). (Foto: Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil angkat bicara terkait klaim Menko Marves dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal big data yang menyebutkan 110 juta rakyat Indonesia sepakat jabatan presiden diperpanjang.

Menurutnya, apabila big data itu benar ada, maka bisa digunakan oleh fraksi-fraksi di MPR agar dapat diakses sebagai bahan pertimbangan untuk membahas perihal wacana penundaan pemilu.

“Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut. Kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami Fraksi MPR ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau enggak ada juga gapapa,” kata Gus Jazil usai menghadiri diskusi F-PKB MPR RI yang bertema “Wacana Penundaan Pemilu Dalam Koridor Konstitusi” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

“Jadi kalau Pak Luhut baik hati ya bagilah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi,” imbuh Wakil Ketua Umum PKB ini.

Gus Jazil menambahkan, PKB sendiri sampai saat ini masih mempelajari soal big data seperti yang disebutkan oleh Menko Luhut. Sebab, persoalan big data ini jarang digunakan sebagai keputusan politik, melainkan untuk bisnis, pariwisata juga sektor kesehatan.

“Nah sekarang bagi PKB big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi. Nah big data PKB gak terlalu big mungkin ya. Tapi kan belum ada asosiasi big data. Kalau ada asosiasi surveior kan ada. Artinya data tergantung siapa yang analisis. Jadi untuk mengatakan validitasnya juga enggak tahu ini,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR. 

"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3).

TAGS : Warta MPR PKB Jazilul Fawaid big data Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves dan Investasi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :