Minggu, 06/07/2025 03:09 WIB

Pantau Penyaluran Bansos, Menko PMK: Jangan Persulit Orang Susah!

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengecek langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pekanbaru, Riau.

Menko PMK Muhadjir Effendy memantau penyaluran bansos (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengecek langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pekanbaru, Riau.

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir mewanti-wanti penyaluran bansos harus tepat sasaran. Artinya, bukan hanya benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus tepat pengklasifikasian jenis bansos yang akan diterima.

"Tolong diperhatikan ini. Mereka yang masih punya anak sekolah agar diberi PKH (Penerima Keluarga Harapan), yang dapat bantuan sembako, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan yang lain juga harus disesuaikan," tegas Menko PMK.

Berdasakan data, jumlah penerima bansos di Kota Pekanbaru untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 12.670 kepala keluarga (KK) dan untuk program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebanyak 16.990 KK.

Sementara dilaporkan, hingga saat ini bansos yang belum salur untuk PKH 2% atau sekitar 1.100 KK, BSP 8 persen atau 5.000 KK, dan bantuan program bansos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 50 persen atau sekitar 8.000 KK senilai Rp200 ribu per-KPM per-bulan.

"Semuanya harus dimudahkan agar kita juga dipermudah. Jangan bikin susah orang susah," imbuh Muhadjir.

Menko PMK juga menyambangi secara acak masyarakat yang dikira perlu mendapatkan bantuan dan layak untuk menerima bansos dari pemerintah. Salah seorang warga Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Ernida, mengaku belum pernah sekalipun mendapatkan bansos.

Kepada menteri, ia mengutarakan harapannya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pasalnya, anak bungsu dari ibu beranak empat itu masih mengenyam pendidikan di tingkat SMA dan juga membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari.

"Saya saat ini sudah sendiri (janda). Anak empat, yang satu masih sekolah pesantren. Biaya (pendidikan) anak masih nunggak, sebulan Rp1 jutaan. Kadang dibantu anak yang sudah kerja, tapi itu pun kalau lagi ada. Sedangkan, saya kerja sebulan penghasilan Rp1 juta itu cukup untuk makan saja. Jadi saya berharap ada bantuan dari pemerintah," tuturnya.

Mengetahui hal tersebut, Muhadjir langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Lebih lanjut, mengenai data penerima bansos, khususnya Kota Pekanbaru, akan diselaraskan.

Selain memantau penyaluran bansos, Menko PMK pada kunjungan kerja hari ini juga menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) periode 2022-2024, dan juga meninjau pelayanan kesehatan di RS Ibnu Sina di Pekanbaru.

KEYWORD :

Menko PMK Muhadjir Effendy Bantuan Sosial Penyaluran Bansos




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :