Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat tiba di Pantai Parangkusumo Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY, untuk mencanangkan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dalam rangka kick off Bulan Cinta Laut, Jumat (Jurnas/Humas KKP)
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Kampung Nelayan Maju dalam waktu dekat akan diimplementasikan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan, implementasi keduanya akan mendorong geliat usaha perikanan tangkap yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru.
Hal tersebut disampaikannya, pada Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur dan Pengembangan Kampung Nelayan Maju di Yogyakarta, Kamis (27/1/2021). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, unit pelaksana teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan pelabuhan perintis. Hadir pula perwakilan dari kementerian terkait.
"Melalui penangkapan ikan terukur kita ingin membawa perikanan di tanah air ke dalam era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan, lebih berkeadilan, sekaligus lebih berkelanjutan," ujar Menteri Trenggono, dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jum’at (28/1).
Menteri Trenggono berharap dengan adanya forum ini dapat menjadi ajang sosialisasi dan diskusi yang baik, agar kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dapat dikawal bersama dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
"Forum diskusi dan komunikasi seperti ini harus dilaksanakan secara reguler. Bukan satu tahun sekali, kalau bisa setiap tiga bulan sekali," tegasnya.
Acara yang berlangsung sejak tanggal 27-28 Januari 2022 ini dihadiri Pejabat Eselon I, Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan lingkup KKP; Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Desa dan PDTT; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian PUPR; Kementerian Sosial; dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga Kepala Dinas Perikanan Kota/Kabupaten yang hadir secara daring.
Penangkapan Ikan Terukur Kampung Nelayan Maju Segera Diimplementasikan Menteri KKP Rapat Koordin