Ilustrasi pembelian minyak goreng di pasar (Foto/istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyalahkan kebijakan pemerintah, atas fenomena `panic buying` minyak goreng di tengah masyarakat akhir-akhir ini.
Menurut Ketua YLKI, Tulus Abadi, kebijakan minyak goreng harga Rp14.000 ini merupakan kesalahan marketing pemerintah dalam membuat kebijakan publik, dan membaca perilaku konsumen Indonesia.
"Dari sisi konsumen, perilaku panic buying juga merupakan fenomena yang anomali dan cenderung sikap egoistik, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri," terang Tulus dalam keterangan tertulisnya pada Senin (24/1).
Terkait hal ini, lanjut Tulus, menurut Aprindo, stok minyak satu harga makin menipis. Ini karena pemerintah tidak membatasi jumlah pembelian.
"Misalnya konsumen hanya boleh membeli satu bungkus atau satu liter saja," ungkap Tulus.
YLKI juga menduga intervensi pemerintah dalam harga minyak goreng tidak akan efektif, sebab salah strategi. Karena, tidak menukik pada hulu persoalan yang sebenarnya, yaitu adanya dugaan kartel di pasar minyak goreng.
"YLKI mendesak pemerintah untuk membuat DMO (Domestic Market Obligation) dan caping harga untuk kebutuhan CPO domestik dan kepentingan nasional," tegas Tulus.
"Jangan sampai CPO yang kita hasilkan hanya untuk jor-joran kebutuhan ekspor, sedangkan kebutuhan dalam negeri berantakan," imbuh dia.
KEYWORD :YLKI Tulus Abadi Panic Buying Minyak Goreng
