Senin, 23/05/2022 08:21 WIB

Pemerintah dan Koperasi Induk TKBM Perlu Duduk Bersama Temukan Solusi Pengelolaan TKBM

Kebijakan tersebut khawatir mengganggu keberadaan 637 ribu anggota koperasi TKBM, yang memiliki keluarga untuk dinafkahi.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menerima pengurus KAHMI dan juga Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/1/22). (Foto: MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai perlunya pemerintah duduk bersama dengan pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Jangan sampai ada pihak yang ditinggalkan, apalagi sampai membuat kinerja pelabuhan terganggu.

Induk Koperasi TKBM di Pelabuhan menyampaikan mereka menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi TKBM di Pelabuhan, yang akan digantikan dengan Peraturan Presiden. Menjadikan pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

"Kebijakan tersebut khawatir mengganggu keberadaan 637 ribu anggota koperasi TKBM, yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Karenanya pemerintah dan pengurus harus duduk bersama menjawab berbagai kekhawatiran tersebut," ujar Bamsoet usai menerima pengurus KAHMI dan juga Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/1/22).

Bamsoet menjelaskan, duduk bersama antara pengurus Induk Koperasi TKBM dan juga pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan, khususnya di Tanjung Priok, untuk menurunkan ongkos logistik dan memberantas mafia pelabuhan.

Mengingat Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia, yang menangani lebih dari 30 persen komoditi non migas Indonesia, serta 50 persen lebih dari seluruh arus barang yang keluar dan masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Tidak heran jika pelabuhan Tanjung Priok juga dikenal sebagai barometer perekonomian Indonesia.

"Pemerintah terus mengembangkan pelabuhan agar mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang melalui penyediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan spesialisasi. Antara lain melalui pembangunan inner road, pelebaran alur dan pintu gerbang masuk kapal menjadi lalu lintas dua arah, serta pendalaman alur hingga mencapai -14 mLWS. Kesemuanya itu perlu dukungan dari sumber daya manusia yang handal, sekaligus adanya kondusifitas dalam lingkungan pekerjaan," jelas Bamsoet.

Bamsoet juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan. Seperti optimalisasi aset, pengembangan Pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industri, pembangunan green port atau pelabuhan ramah lingkungan.

"Hingga peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, serta optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet. Menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari serta 7 (tujuh) hari dalam seminggu," pungkas Bamsoet.

TAGS : Kinerja MPR Bambang Soesatyo Koperasi Induk TKBM Pelabuhan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :