Sabtu, 21/05/2022 22:33 WIB

Utusan PBB Desak ASEAN Lakukan Pendekatan Inklusif terhadap Krisis Myanmar

Hun Sen mengunjungi pemimpin junta Min Aung Hlaing pekan lalu, sebuah langkah yang dikatakan kelompok hak asasi berisiko melegitimasi kudeta militer tahun lalu dan tindakan kerasnya terhadap ribuan aktivis demokrasi dan pendukung pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.

Para pengunjuk rasa terlihat di Hledan, Yangon di Myanmar pada 17 Februari 2021. (Foto: AFP)

JAKARTA, Jurnas.com - Utusan khusus PBB, Noeleen Heyzer mendesak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung upaya internasional melibatkan semua pihak dalam krisis di Myanmar yang dikuasai tentara.

Heyzer mengadakan pembicaraan virtual dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang menjabat sebagai ketua baru Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Mereka membahas upaya kolaboratif dalam bantuan kemanusiaan dan mengupayakan kemajuan implementasi lima poin yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN menjadi poin rencana perdamaian Myanmar.

"Utusan khusus menganjurkan langkah-langkah membangun kepercayaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, selain organisasi etnis bersenjata," kata pernyataan itu tentang diskusi Heyzer dengan Hun Sen, dikutip dari Retuers, Kamis (13/1)

Hun Sen mengunjungi pemimpin junta Min Aung Hlaing pekan lalu, sebuah langkah yang dikatakan kelompok hak asasi berisiko melegitimasi kudeta militer tahun lalu dan tindakan kerasnya terhadap ribuan aktivis demokrasi dan pendukung pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.

Myanmar telah berada dalam kekacauan selama hampir satu tahun, dengan militer menekan protes dan pertempuran di berbagai front dengan tentara etnis minoritas dan milisi yang baru dibentuk yang disebutnya "teroris".

Setidaknya 1.400 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB.

Konflik tersebut menyebabkan perselisihan di dalam ASEAN tentang bagaimana menangani Myanmar, yang melihat tahun lalu pengasingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari jenderal puncaknya dari pertemuan ASEAN karena kegagalan untuk menghormati komitmen perdamaian.

Seorang utusan dari ketua sebelumnya, Brunei, menjadikan pertemuan semua pemangku kepentingan sebagai prasyarat untuk berkunjung, yang ditolak junta.

Utusan Kamboja untuk Myanmar, Prak Sokhonn, mengatakan pendekatan itu tidak produktif.

Heyzer mendesak Prak Sakhonn untuk bekerja dengannya dan komunitas internasional dalam "strategi terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk dialog inklusif".

"Dia menekankan solusi yang diperlukan untuk berasal dari terlibat langsung dengan dan mendengarkan dengan seksama semua yang terkena dampak," katanya.

TAGS : Utusan PBB ASEAN Krisis Myanmar Noeleen Heyzer




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :