Jum'at, 21/01/2022 00:39 WIB

BKKBN Diminta Wujudkan Target Penurunan Stunting 14 persen di 2024

Dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, angka stunting dapat diturunkan secara signifikan hingga menjadi 24,4 di tahun 2021

ilustrasi anak stunting

Jakarta, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan intervensi-intervensi yang dilakukan untuk penurunan stunting tersebut tepat sasaran dan target penurunan stunting sebesar 14% di 2024 dapat tercapai.

"Pada prinsipnya arahan Bapak Presiden memang kita harus fokus dan kemudian intervensinya harus tepat sasaran. Kami di BKKBN ini yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan terutama, kami harus mengawal apakah intervensi itu bisa tepat sasaran,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai strategi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Selasa (11/1/2022).

Dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, angka stunting yang tercatat sebesar 36,8 di tahun 2007, dapat diturunkan secara signifikan hingga menjadi 24,4 di tahun 2021.

Hasto menerangkan, terdapat dua jenis intervensi yang dilakukan pemerintah untuk percepatan penurunan stunting, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik.

Intervensi spesifik berkaitan dengan penyebab langsung stunting umumnya di sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung yang dilaksanakan lintas sektor.

"(Intervensi) sensitif ini pengaruhnya cukup besar. Tadi Pak Menteri Kesehatan juga menyampaikan, ini 70% pengaruhnya, di antaranya adalah lingkungan yang bersih, air bersih tersedia, kemudian kemiskinan, pendidikan, itu adalah faktor-faktor yang sifatnya sensitif,” ujar Hasto Wardoyo.

Namun, karena faktor sensitif ini sifatnya faktor jauh dan bukan faktor direct atau langsung, maka dalam ratas tersebut, Hasto mengusulkan kepada Jokowi untuk menguatkan juga faktor spesifik. Penguatan intervensi sensitif di sisi hulu harus sejalan dengan penguatan intervensi spesifik di sisi hilir.

"Faktor spesifiknya ini juga dikuatkan karena kalau dari proporsi anggaran yang ada memang masih butuh dukungan untuk yang hal-hal yang sifatnya kuratif, tidak sekadar promotif dan preventif,” terang Hasto Wardoyo.

Khusus untuk faktor spesifik yang bersifat direct atau langsung, Hasto mengungkapkan, faktor tersebut berkaitan dengan faktor pendidikan, kemiskinan, kebutuhan air bersih dan lingkungan yang merupakan suatu ekosistem yang luas. Sementara untuk ekosistem yang kecil, dapat dimulai dari proses reproduksi, mulai dari awal bertemunya sperma dan telur, proses melahirkan dan kehidupan bayi selama 1.000 hari.

"Intervensi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum masa kehamilan (remaja putri),” jelas Hasto Wardoyo.

Hasto pun mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah dirancang oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan berbagai intervensi spesifik ini.

"Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan banyak sekali langkah-langkah strategis yang di (intervensi) spesifik ini. Constraint-constraint-nya sudah sangat dikuasai oleh Pak Menteri Kesehatan dan kemudian dilakukan intervensi di situ, termasuk pemberian ASI, pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan sebagainya,” tutur Hasto Wardoyo.

 

TAGS : Stunting Joko Widodo BKKBN Hasto Wardoyo




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :