Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri acara penandatanganan kesepakatan kerjasama penanggulangan terorisme bertema Justice Preventive antara Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Di acara tersebut, Gatot didapuk untuk memberikan pidato pembuka sebelum Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memberikan sambutan.
Dalam pidatonya, Gatot mengawal cerita mengenai pengalaman dirinya melakukan pengamatan terhadap organisasi teror di negara-negara berkecamuk konflik di timur Tengah. Diantaranya, Syria dan Libanon.
"Bahwa saya pernah ke Syria dan Libanon akhirn-akhir ini. Walaupun masuk ke Syria saya secara illegal dan saya dibantu Hezbullah, Libanon. Syria ini berbatasan dengan Turki, Libanon juga," ungkap Gatot.
Dihadapan Kapolri dan Kepala BNPT, Gatot menekankan agar negara memiliki supremasi yang kuat dalam menangkal terorisme. Ia menitikberatkan pada upaya menutup akses masuk terorisme di Indonesia.
Karena itu, ia mendorong agar rumusan Undang-Undang Terorisme tak memberi celah sekecil apapun bagi legalitas terorisme di tanah air.
Mendagri Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB Papua
"Definisi teroris jangan lagi pidana teroris. Sama saja kita biarkan negara kita hancur. Teroris hanya sebagai alat untuk memproleh legalitas. Sangat berbahaya? Iya. Apabila suatu negara berkembang teroris dan negara tidak bisa mengatasi legalitas, maka negara lain bisa masuk. Dan itu yang diharapkan, karena tempat kita adalah tempat yang sangat indah," ucapnya.
Gatot menyampaikan Indonesia merupakan negara yang menarik perhatian dunia. Pasalnya, Indonesia memiliki sekian potensi ekonomi yang berlimpah.
"Bung Karno pernah mengatakan, suatu saat nanti negara lain akan iri dengan kekayaan alam Indonesia. Dan Pak Jokowi saat dilantik di Senayan juga mengatakan, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam bisa menjadi sumber petaka," ucapnya.
Sebelum mengakhiri pidatonya, sekali lagi Gatot mengulangi pernyataannya meminta seluruh stakeholder yang bertanggungjawab dalam perumusan RUU terorisme bisa melahirkan rumusan hukum yang dapat membentengi bangsa dari ancaman terorisme.
"Jika tidak, maka kita tinggal menunggu. Bahkan Pansus (DPR) pun akan menangis karena tidak berdaya hadapi teroris," jelasnya.
KEYWORD :Gatot Nurmantyo Tito Karnavian Suhardi Alius
