Ketua Banggar DPR, Said Abdullah
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Banggar DPR Said Abdullah berharap, penyelenggara negara dapat menerima pengurangan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu sebagai bentuk solidaritas dan dalam rangka efisiensi APBN 2022.
"Sebagai bentuk solidaritas kita, saya kira wajar para penyelenggara negara menerima kebijakan pengurangan anggaran yang diterima oleh kementerian dan lembaga, khususnya yang tidak berkorelasi langsung dengan pemulihan ekonomi nasional," kata Said Abdullah, kepada wartawan, Rabu (1/12).
Said Abdullah menyebut, pembatasan sosial yang sempat diberlakukan menyebabkan ekonomi rakyat terpukul. Bahkan, pada kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksi 0,71 persen.
Said Abdullah menyampaikan, kebijakan pengurangan anggaran ini wajar karena, jika pertumbuhan ekonomi tidak membaik tahun ini, sulit memenuhi tanggung jawab konstitusional untuk kembali pada defisit APBN di bawah 3 persen PDB.
Ketua DPP PDIP itu menyampaikan, Indonesia juga tidak memiliki kesempatan untuk membuka pembiayaan dalam jumlah besar seperti pada 2020 dan 2021 hingga 2022 karena beban pembiayaan harus dikurangi secara perlahan terkait besaran pembayaran pokok dan bunga utang.
"Pemulihan ekonomi ini juga membutuhkan dukungan banyak kementerian/lembaga pada ranah dan kewenangan masing-masing. Termasuk kerelaan untuk menerima adjustment anggaran 2022 guna memberikan dukungan optimalisasi program prioritas sebagai pilar utama menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan," tuturnya.
"Dengan langkah ini, maka pemerintah punya kemampuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya memberikan bantalan masyarakat bawah dan pemulihan ekonomi bisa tercapai," demikian Said Abdullah.
Banggar DPR Said Abdullah Afisiensi APBN 2022
