Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Rizal. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta agar pelaksanaan pemberangkatan ibadah umroh tahun 2022 dipersiapkan dengan baik. Salah satunya, menyangkut fasilitas karantina bagi calon jamaah umroh.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI H Muhammad Rizal SH MSi kepada wartawan, Selasa (30/11).
Hal itu ditekankan sejalan dengan adanya keputusan dari Pemerintah Arab Saudi yang telah mengizinkan warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke negaranya per 1 Desember 2021.
Sejauh ini, Kemenag telah mempersiapkan skenario penyelenggaraan umrah mulai dari keberangkatan, sesampainya di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air.
"Permasalahan haji dan umrah tadi sudah dilaporkan oleh Kementerian Agama. Hasilnya, rencananya sejak 1 Desember, Insya Allah mulai dibuka dengan beberapa ketentuan-ketentuan," terang Rizal.
Politisi PAN itu menekankan, kelancaran penyelenggaraan ibadah umroh kali ini akan menjadi tolak ukur pemberangkatan ibadah haji dan umroh ke depannya.
Oleh karena itu Kemenag harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terutama berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
"Kalau kita berhasil pada umroh kali ini dengan cara-cara yang kita buat sedemikian rupa, mudah-mudahan bila berhasil bisa diberi kesempatan lagi. Ini jadi tolak ukur bagi Pemerintah Saudi bahwa Indonesia sudah punya komitmen terkait prokes Covid-19," tutur Rizal.
Untuk karantina calon jamaah umroh misalnya, lanjut dia, Kemenag diminta meningkatkan sarana dan prasarananya di Pondok Haji Pondok Gede. Sebab proses pemberangkatan umroh akan dilaksanakan melalui satu pintu yaitu di Bandara Soekarno Hatta. Dimana setelah tiba dari daerah masing-masing, calon jamaah umroh harus mengikuti karantina di Jakarta selama tiga hari untuk bisa terbang ke Arab Saudi.
"Pemberangkatannya satu pintu, jadi umrah nanti makanya sebagai tolak ukur, semua lewat Jakarta. Kalau dulu kan dari daerah langsung ke Soetta (transit) kemudian langsung terbang. Kalau nanti harus cek dulu, rencananya di asrama haji," ucap Rizal.
Prosentase calon jamaah haji dari daerah juga nantinya ditentukan Kemenag. Misalnya dari Daerah A berapa orang, Daerah B berapa orang dan seterusnya, kemudian mengikuti pengecekan di Asrama Haji Gede. Karenanya, sekali lagi ia mengingatkan pelaksanannya harus dipersiapkan dengan matang.
"Nanti akan ada pengaturan dari Kemenag, dari daerah a berapa persen, daerah berapa persen dan sebagainya. Ini akan jadi kredit poin untuk terbukanya haji dan umroh tahun 2022," sebutnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VIII Muhammad Rizal Umroh Arab Saudi Covid-19 Protokol Kesehatan
