Sabtu, 13/08/2022 19:23 WIB

Anggota DPR Pertanyakan Kemenkes Soal Data Kematian Karena Terlambat Vaksinasi

Saya tidak tahu apakah ada penelitian yang dilakukan tentang berapa orang yang meninggal dunia akibat kekurangan vaksinasi. Berapa jumlahnya? Karena ini kita rapat tidak mau ada kekosongan vaksinasi.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan data atau angka kematian akibat pandemi Covid-19 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Utamanya yang menjadi korban masa pandemi karena keterlambatan mengikuti vaksinasi akibat kekosongan vaksin.

"Saya tidak tahu apakah ada penelitian yang dilakukan tentang berapa orang yang meninggal dunia akibat kekurangan vaksinasi. Berapa jumlahnya? Karena ini kita rapat tidak mau ada kekosongan vaksinasi," tegas Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kemenkes RI di Gedung DPR RI Senayan, Senin (22/11).

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu dan Direktur Jenderal Kefarmasian & Alat Kesehatan Arianti Anaya. Rapat juga dihadiri Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pengurus Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI).

Rapat membahas pelaksanaan Program Vaksin Regular, perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2021.

Dalam rapat itu, Saleh juga mempertanyakan mengenai progress vaksin Merah Putih dan booster. Ia meminta penjelasan hal tersebut pasalnya dirinya bersama Anggota Komisi IX lain kerap ditanyakan kalangan media seputar progress vaksin produksi anak bangsa dan penting tidaknya vaksin booster.

"Saya belum bisa jawab (wartawan; red), berapa jumlah vaksin yang sudah dapat

EUA (Emergency Use Authorization) BPOM. Kenapa ini (vaksin merah putih dan booster) penting, karena kalau mau vaksinasi ke depan, kedepankan kedaulatan dalam negeri, produk dalam negeri, jangan tergantung negara lain," tegas Saleh.

"Kemudian booster, kira-kira prosedur booster itu seperti apa? Bisa jadi tidak semuanya gratis. PBI mungkin digratiskan tapi kalau diluar PBI bayar. Ini oke, tapi ada masalah soal data. Data PBI di BPJS saja masih jadi problem," lanjut Saleh.

Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) disebutnya merupakan masalah laten seperti daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu. Dari waktu ke waktu, permasalahan data ini menjadi masalah laten di Indonesia. Namun demikian, Saleh berharap booster tetap bisa dilaksanakan, jika dosis 1 dan dosis 2 sudah, kemudian dilanjutkan dengan booster.

Politisi PAN itu juga mempertanyakan dahsyatnya Covid-19 yang kabarnya semakin kencang dibeberapa negara. Disinggung bagaimana Swedia menetapkan status lock down, Amsterdam Belanda dan Eropa yang angkanya terus naik. Jika tidak dilanjutkan booster, Saleh khawatir angka Covid-19 di Indonesia akan ikut naik.

"Kalau kita tidak menyiapkan booster, kita agak kerepotan," demikian Saleh Daulay.

 

TAGS : Warta DPR Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay Kemenkes Data Kematian Vaksinasi Covid-19




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :