Kamis, 09/12/2021 05:41 WIB

Anggota DPR Ingatkan Menko Luhut, Jangan Cuci Tangan Soal Maraknya TKA China

Masa TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Ini kan merugikan kita. Pemerintah tentunya harus memastikan soal ini, agar tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan jangan lepas tangan terkait banyaknya tenaga kerja asing (TKA) China di industri smelter nikel. Apalagi dengan alasan, bahwa Indonesia tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu diutarakan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam pesan elektronik yang dipancarluaskan, Senin (22/11).

Menurut dia, kondisi ini sangat merugikan tenaga kerja domestik dan pemasukan pajak negara. Apalagi, ditengarai banyak TKA yang bekerja di industri smelter tidak berkualifikasi tenaga ahli.

“Masa TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Ini kan merugikan kita. Pemerintah tentunya harus memastikan soal ini, agar tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat," tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, Indonesia memilikI SDM yang siap untuk dilatih mengelola smelter. Smelter milik pengusaha domestik juga ada dan saat ini Mind ID dan PT Aneka Tambang sedang gencar membangun pabrik Feronikel di Halmahera dengan kapasitas 13,500 nikel dan Smelter Grade Alumina (SGA) di Mepawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 2 juta ton per tahun. Begitu juga smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik.

"SDM Indonesia dapat disiapkan untuk mengelola smelter. Cuma kebijakan politik Pemerintah saja yang memihak asing dan tidak tegas terkait alih teknologi ini. Harusnya ada kebijakan atau perjanjian semacam offset yang mewajibkan pekerjaan kelas menengah dan buruh diserahkan untuk tenaga kerja domestik, tidak bulat-bulat mendatangkan TKA. Kalaupun ini tidak bisa langsung dipenuhi, paling tidak dapat dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pelatihan alih teknologi," urai Mulyanto.

Selain soal TKA, Mulyanto juga mendesak Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan Pemerintah. 

“Hilirisasi nikel ini kan program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi bahan jadi dengan nilai tambah tinggi.  Dengan demikian, penerimaan Negara akan meningkat.  Selain itu dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal. Namun, kalau prakteknya yang dihasilkan hanyalah produk nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah dan maraknya TKA berkualifikasi kasar. Tentu ini akan mengecewakan kita. Ini tidak sesuai dengan harapan,” demikian Mulyanto.

Saat ini, Sebanyak 80 persen dari produk yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI).  Hanya 20 persen hasilnya berupa stainless steel (SS). Bahan nikel murni untuk industri baterai belum ada. Karenanya nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya.  Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah.

TAGS : Warta DPR Komisi VII DPR Mulyanto Nikel Luhut Panjaitan TKA China PKS




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :