Kemdikbudristek dan DPR RI memantau implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sejumlah daerah (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memantau implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di sejumlah daerah.
Tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi MBKM di sejumlah perguruan tinggi, capaian-capaian MBKM sejauh ini, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi.
Dalam kunjungan kerja di Kota Semarang Jawa Tengah, Kemdikbudristek dan panitia kerja MBKM Komisi X DPR diterima perwakilan sejumlah perguruan tinggi swasta di gedung Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, pada Jumat (12/11).
Dalam dialog dengan sejumlah rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Semarang tersebut, Paristiyanti Nurwardani menjelaskan bahwa tujuan program MBKM adalah membuat pengalaman belajar yang relevan dan menyenangkan bagi mahasiswa dan dosen.
"Secara sederhana kita ingin lebih banyak mahasiswa ke luar dari kampus, lebih banyak dosen keluar kampus mencari ilmu dan pengalaman. Lebih banyak praktisi ke kampus untuk mengajar," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Sesditjen Dikti Ristek) Paristiyanti Nurwardani.
Dalam implementasi MBKM tahun 2021 ini pasti ada kekurangan dan hambatan, oleh karena itu Kemdikbudristek berharap saran dan kritik dari para rektor untuk perbaikan MBKM di masa mendatang.
"Bagi kami kritik itu vitamin untuk memperbaiki program yang sangat bagus ini," imbuh Paristiyanti.
Lebih lanjut, Sesditjen Dikti Ristek menjelaskan bahwa capaian program MBKM dapat diketahui dengan melihat delapan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak; 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus; 3. Dosen berkegiatan di luar kampus; 4. Praktisi mengajar di dalam kampus; 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat; 6. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia; 7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif; 8. Program studi berstandar internasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut gembira bahwa PTS di Jawa Tengah antusias mengimplementasikan MBKM. Komisi X DPR mendukung program MBKM ini dan berharap perbaikan-perbaikan terus dilakukan agar sejumlah masalah yang muncul tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
"Sosialisasi MBKM masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media. Kami berharap tahun depan lebih banyak kampus yang melaksanakan MBKM," kata Agustina.
KEYWORD :Kampus Merdeka Implementasi MBKM Kemdikbudristek DPR RI
