Bendera Korea Utara (Foto: AFP)
SEOUL, Jurnas.com - Korea Utara menuduh pemerintahan Jeo Biden meningkatkan ketegangan militer dengan China melalui dukungan terhadap Taiwan dan mengatakan, kehadiran militer Amerika Serikat (AS) yang berkembang di kawasan itu merupakan ancaman bagi Korea Utara.
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Pak Myong Ho mengkritik AS karena mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan dan memberi pulau yang diklaim China sebagai wilayahnya itu sistem senjata dan pelatihan militer yang ditingkatkan.
"Campur tangan yang tidak bijaksana AS dalam masalah-masalah mengenai Taiwan, yang dilihat oleh Korea Utara sepenuhnya sebagai urusan internal China, mengancam akan memicu situasi rumit di Semenanjung Korea," ujar Pak, dikutip dari AP, Sabtu (23/10).
Pernyataan Pak datang sehari setelah Presiden Joe Biden mengatakan kepada acara townhall CNN bahwa AS berkomitmen untuk datang ke pertahanan Taiwan jika diserang dari China.
China dan Taiwan berpisah di tengah perang saudara pada tahun 1949, dan meskipun mempertahankan hubungan diplomatik formal hanya dengan Beijing, AS tetap berkomitmen oleh hukum untuk memastikan Taiwan dapat mempertahankan diri dari ancaman luar.
Korea Utara semakin mengkritik peran keamanan AS yang lebih luas di Asia Pasifik di tengah persaingan yang semakin ketat dengan China, sekutu utama Pyongyang dan jalur kehidupan ekonomi.
Bulan lalu, Korea Utara mengancam tindakan balasan yang tidak ditentukan menyusul keputusan pemerintahan Biden untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia.
"Ini adalah fakta yang diketahui bahwa pasukan AS dan pangkalan militernya di (Korea Selatan) digunakan menekan China dan kekuatan besar AS dan negara-negara satelitnya, yang terkonsentrasi di dekat Taiwan, dapat berkomitmen pada operasi militer yang menargetkan DPRK setiap saat," kata Pak.
Dia mengatakan kehadiran militer yang meningkat dari pasukan musuh pimpinan AS di kawasan itu didasarkan pada pernyataan lemah bahwa Korea Utara dan China akan menyebabkan masalah di Taiwan dan Semenanjung Korea.
“Realitas ini membuktikan bahwa AS dalam upayanya untuk melumpuhkan negara kita dan China, keduanya negara sosialis, untuk mempertahankan supremasinya,” kata Pak.
Negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang telah terhenti selama lebih dari dua tahun karena masalah pelonggaran sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara sebagai imbalan atas langkah-langkah Korea Utara untuk menghentikan program senjata nuklirnya.
Pyongyang melihat kepemilikan senjata nuklir sebagai penjamin utama kelangsungan hidup rezim keluarga Kim yang telah menjalankan negara dengan tangan besi sejak 1940-an.
Korea Utara telah meningkatkan uji coba misilnya sambil membuat tawaran perdamaian bersyarat ke Seoul, menghidupkan kembali pola tekanan Korea Selatan untuk mencoba mendapatkan apa yang diinginkannya dari AS.
Sung Kim, utusan khusus Biden untuk Korea Utara, diperkirakan tiba di Korea Selatan pada Sabtu malam untuk melakukan pembicaraan dengan sekutu tentang menghidupkan kembali negosiasi dengan Korea Utara.
Penarikan pemerintahan Biden dari Afghanistan menggarisbawahi pergeseran yang lebih luas dalam fokus AS dari kontraterorisme dan apa yang disebut negara-negara jahat seperti Korea Utara dan Iran. Itu menempatkan fokus pada menghadapi musuh yang hampir sebaya di China, dan bagian dari strategi menawarkan Korea Utara dimulainya kembali pembicaraan tanpa prasyarat.
Tetapi Korea Utara sejauh ini menolak gagasan pembicaraan terbuka, dengan mengatakan bahwa Washington harus meninggalkan "kebijakan bermusuhannya", sebuah istilah yang terutama mengacu pada sanksi dan latihan militer gabungan AS-Korea Selatan oleh Korea Utara.
KEYWORD :Korea Utara Amerika Serikat China Taiwan
